Bandung, PONTAS.ID – Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya Angkatan Darat (AD) menjamin keamanan penyelenggaraan pilkada serentak 2018 yang akan berlangsung di 171 kota/kabupaten dan provinsi.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono mengatakan, pilkada serentak merupakan pesta demokrasi yang harus dijamin keamanannya. Pilkada serentak 2018 dianggap sebagai pemanasan menjelang Pilpres 2019.
Karena itu, kata Mulyono, dalam Apel Danrem Dandim Terpusat 2017 salah satunya bertujuan memberikan informasi yang berkembang sehingga mereka (para danrem dan dandim) bisa mengawal, melakukan deteksi, dan cegah dini terhadap berbagai potensi konflik.
“Secara pasti kami belum memetakan daerah rawan konflik saat pilkada. Namun semua daerah kami antisipasi. Ini pesta demokrasi kita, maka harus dijaga bersama. Namun kami menyiapkan antisipasi dan mengajak semua komponen menjaga keamanan,” kata Mulyono seusai membuka Apel Dandim Danrem Terpusat 201u di Secapa AD, Hegarmanah, Kota Bandung, Senin (27/11/2017).
Disinggung tentang ajakan dan rayuan parpol agar TNI, terutama di daerah untuk terlibat di pilkada, KSAD menyatakan, anggota TNI jangan terpengaruh dan terprovokasi. Seluruh anggota TNI harus proporsional dan profesional.
“Jadi kalau sudah terpengaruh, berarti sudah lari dari komitmen. TNI senantiasa netral dalam mengawal pilkada. Yakinlah, kami (TNI) sudah berulang kali sampaikan, kami netral. Itu tidak bisa ditawar lagi. Kalau ada (yang tidak netral) dan sebagainya, tentu akan mendapatkan sanksi,” ujar KSAD.
Netralitas, tutur Mulyono, juga termasuk dalam penggunaan kendaraan TNI tidak boleh digunakan untuk kampanye. “Itu sudah pasti. Tidak boleh menggunakan atribut atau fasilitas yang dimiliki TNI untuk kampanye. Kami mendukung pilkada serentak dalam konteks menjaga keamanan,” tuturnya.
