Mabes TNI: Kodam Jaya Berwenang Tertibkan Baliho HRS

Jakarta, PONTAS.ID – Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurrahman memiliki kewenangan penuh menurunkan baliho HRS di Ibu Kota.

“Panglima TNI tidak perlu mengeluarkan perintah untuk menurunkan baliho HRS karena kewenangan ada di Pangdam Jaya,” tegas Kapuspen TNI, Mayjen Achmad Riad didampingi Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurrahman saat jumpa pers di Kodam Jaya, Jakarta, Senin (23/11/2020).

“Tentunya Panglima TNI mendukung langkah yang diambil Pangdam Jaya karena yang tahu situasi di daerahnya adalah Pangdam,”

Pernyataan Kapuspen TNI tersebut disampaikan untuk mengklarifikasi terkait simpang siurnya pemberitaan tentang perintah penurunan Baliho di DKI Jakarta oleh TNI beberapa hari yang lalu.

Kapuspen menambahkan, Panglima TNI memang tidak memberikan perintah untuk menurunkan baliho, karena hal tersebut terlalu teknis dari sisi operasional.

“Pada sisi lain Pangdam Jaya selaku Pimpinan Militer di daerah, tentunya memiliki tanggung jawab mengambil suatu tindakan atas dasar pertimbangan situasi di lapangan. Tentunya Panglima TNI akan mendukung semua tindakan yang dilakukan Pangdam Jaya atas dasar pertimbangan di lapangan tersebut,” jelasnya.

Kedepankan Satpol PP
Sementara Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman menambahkan, penurunan baliho bukan perintah langsung dari Panglima TNI karena hal-hal yang semacam ini cukup Pangdam saja.

Dudung mencontohkan, seperti saat pembagian masker dan kegiatan Baksos yang dilakukan ke wilayahan, Pangdam Jaya dan Kapolda serta Gubernur tidak harus menunggu perintah Panglima TNI.

“Tetapi setelah kegiatan pasti saya laporkan kepada Panglima TNI dan harus diketahui oleh Panglima TNI,” terang Dudung.

Lebih lanjut Pangdam Jaya menguraikan, penurunan Baliho tersebut sudah sesuai prosedur atau ketentuan. Proses penurunan baliho awalnya sudah dilakukan oleh Pol PP, Polri dan kemudian dengan TNI.

Penurunan Baliho sudah dilaksanakan sejak dua bulan yang lalu dan sudah diturunkan sebanyak 338. Kemudian dari pihak FPI mendemo dan memerintahkan untuk Pol PP memasang kembali.

Menurut Pemprov DKI Jakarta, pemasangan baliho tidak sesuai ketentuan, karena tidak bayar pajak. “Kemudian kalimat-kalimatnya juga ada yang tidak bagus, mengundang keresahan pada masyarakat. Intinya adalah ini tidak sesuai dengan ketentuan oleh Muspida ini ditertibkan,” kata Dudung.

“Kita laksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dikedepankan Satpol PP yang menjalankan Peraturan Gubernur pemerintahan di wilayah,” ungkap Pangdam Jaya.

Penulis: M. Abriyanto
Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here