Jakarta, PONTAS.ID – Maraknya peredaran rokok ilegal di luar kawasan perdagangan bebas Indonesia atau Free Trade Zone (FTZ) dari Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) cukup memprihatinkan.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Rizki Faisal ikut bicara.
Rizki meminta aparat Bea Cukai Kepri untuk lebih keras lagi mengawasi dan menindak para pengusaha rokok non cukai yang menyalahi aturan yang berlaku.
“Pengawasan dari para aparat Bea Cukai harus ketat. Karena jika dibiarkan, negara akan mengalami kerugian yang sangat besar,” ujar Rizki, terkait dengan informasi dugaan akan maraknya beberapa jenis rokok non cukai yang beredar di luar area Free Trade Zone (FTZ) Kepri, seperti beberapa jenis Rokok yang ditemui bebas UN, Gudang Rezeki dan Strong Mild.
Politisi Partai Golkar ini juga meminta kepada aparat kepolisian untuk menindak tegas para pengusaha rokok non cukai yang mencoba membuat negara rugi dengan ulahnya.
“Pengusaha yang nakal tersebut harus ditindak tegas biar ada efek jera,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPD Pospera Kepri, Hazhary yang sempat mengampanyekan pencabutan perizinan pengusaha nakal dan mempertanyakan kemampuan pengawasan aparat Polres Tanjungpinang dan Polres Bintan, terkait maraknya peredaran rokok non cukai dikawasan non FTZ tersebut.
Untuk diketahui, rokok non cukai yang beredar di luar kawasan FTZ, yanh dengan mudah ditemukan oleh aktivis mahasiswa yang sedang melakukan survey beberapa hari lalu, seperti rokok UN, Gudang Rezeki dan Strong Mild, rokok yang dinaungi oleh Perusahaan inisial PT MPA yang terletak di Tanjung Pinang dan PT NAP di kabupaten Bintan, terkesan bebas keberadaannya.
Karena itu, lanjut Hazhary, DPD Pospera Kepri minta pihak aparat lebih cerdas dan serius dalam menganalisa berbagai kemungkinan seperti dugaan mark up quota, serta pengadaan gudang siluman untuk memuluskan akal bejat pengusaha nakal yang menjadi titik keluar masuknya rokok non cukai di luar kawasan FTZ. Narkoba saja bisa dicium dan diringkus masak rokok yang besarnya seperti itu analisa kita bisa kabur.
“Untuk membongkar permainan bejat yang merugikan negara milliaran rupiah ini aparat tidak boleh kalah cerdas, beberapa hari lalu sudah saya sampaikan kecolongan kita bisa disebabkan karna dua hal, pertama sistem pengawasan kita yang benar-benar lemah atau, kedua ada oknum aparat yang sudah bermain mata. Namun apapun alasannya, Rakyat tidak boleh diam saja, rakyat harus terlibat, pengadaan quota harus transparan, barang masuk dan keluar harus di awasi dengan super ketat,” pungkas Hazhary.
