Jakarta, PONTAS.ID – Isu dugaan praktik premanisme, pungutan liar, hingga keterlibatan oknum aparat di kawasan parkir Danau Sunter Selatan belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Namun, pengelola parkir setempat membantah keras tudingan tersebut dan menilai informasi yang beredar belum tentu sesuai fakta di lapangan.
Uci dan Leni, warga sekitar yang mengaku sebagai pengelola parkir, menegaskan bahwa tidak ada praktik pemaksaan tarif maupun setoran kepada pihak mana pun.
“Isu itu tidak benar. Kami tidak pernah memaksa tarif Rp5.000, apalagi sampai disebut premanisme. Kami ini warga sini yang mengelola sendiri, tidak ada setoran ke TNI ataupun aparat. Kami juga perempuan, jadi tudingan seperti itu sangat tidak tepat,” ujar Uci, Selasa 5 Mei 2026.
*Klaim Jukir Diduga Asal Tuduh*
Uci juga menanggapi video yang beredar luas di media sosial, yang memuat pernyataan seorang juru parkir mengenai adanya setoran kepada oknum aparat serta tarif parkir yang disebut dipaksakan. Ia meragukan bahwa sosok dalam video tersebut merupakan bagian dari pengelola resmi di lokasi yang ia tangani.
“Kalau dilihat dari videonya, itu bukan dari kelompok kami. Setelah dicek juga tidak terkait dengan pengelolaan di sini. Kami murni kelola sendiri tanpa keterlibatan pihak lain,” tambahnya.
Sementara itu, Leni menjelaskan bahwa kepadatan parkir di bahu jalan memang terjadi, namun hanya pada waktu tertentu seperti akhir pekan. Ia memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan dalam penarikan tarif, serta menegaskan adanya tanggungjawab dari petugas parkir terhadap keamanan kendaraan.
Di sisi lain, laporan sebelumnya menyebutkan adanya dugaan praktik parkir liar di sepanjang bahu jalan kawasan Danau Sunter Selatan. Area tersebut sejatinya merupakan zona larangan parkir, yang ditandai dengan pemasangan banner resmi serta imbauan untuk menggunakan fasilitas parkir di dalam area GOR Sunter.
Di lapangan menunjukkan masih adanya kendaraan, khususnya roda dua, yang terparkir di bahu jalan. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas serta meningkatkan risiko kecelakaan.
Terkait dugaan keterlibatan oknum aparat, informasi yang beredar masih bersifat klaim dari pihak tertentu dan belum terverifikasi secara resmi. Oleh karena itu, diperlukan pendalaman lebih lanjut oleh pihak berwenang guna memastikan kebenaran informasi tersebut.
Penulis : Rahmat Mauliady
Editor : Fajar Virgyawan Cahya
