Jakarta, PONTAS.ID – Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menanggapi desakan Jusuf Kall (JK) agar Setya Novanto diganti sebagai Ketum Golkar.
Idrus mengaku menghargai saran yang dilontarkan JK. Namun, hal itu, kata dia, harus disesuaikan dengan sistem di internal Golkar.
“Semua kan ada mekanisme. Kita perhatian sungguh-sungguh saran apa dari luar. Kita sangat hargai saran dan pikiran kader Golkar apalagi datang dari senior. Tapi semua dirangkai oleh sistem oleh AD/ART,” ujar Idrus kepada wartawan di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (16/11/2017).
Soal kasus Novanto, JK meminta agar Ketua DPR itu menaati hukum. JK meminta Novanto tidak lari dari pertanggungjawaban perkara yang kini ditangani KPK.
“Pimpinan harus tetap taat pada hukum dan baru dapat dipercaya oleh masyarakat. Kalau lari-lari gini mana bisa dipercaya oleh masyarakat? ” kata JK di JiExpo Kemayoran.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla ingin agar Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto segera digantikan dari posisinya.
Sebab, menurut Kalla, Novanto yang kini menghilang dan diburu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak bisa memimpin sebuah partai.
“Ya harus segera (diganti) kalau ketua menghilang. Kapten menghilang, masa tidak diganti kaptennya,” kata Kalla di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2017).
Menurut Kalla, pergantian pemimpin di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut wajib dilakukan demi kebaikan Partai Golkar di masa depan.
“Ketua Umum menghilang bagaimana partainya? Masa partainya hilang juga. Pasti ada pemimpin yang baru muncul,” kata Kalla.
Soal siapa yang layak menggantikan Novanto sebagai orang nomor satu di Partai Golkar, Kalla menyerahkan sepenuhnya persoalan itu kepada internal partai berlambang beringin itu.
“Ya nantilah, itu urusan internal lah. Itu urusan Golkar, tapi harus segera ada yang pimpin Golkar. Kalau pimpinannya lari, harus ada yang pimpin ya,” ucap mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Kalla pun menganggap tindakan Novanto yang melawan hukum tersebut menjadi kampanye negatif bagi Partai Golkar jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.
“Semalam itu kan kampanye negatif kepada Golkar. Sepanjang dari malam sampai (dini hari) itu kampanye negatif kepada Golkar,” ujar Kalla.
Penulis: Luki Herdian
