Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dite Abimanyu meragukan moda transportasi massal Light Rail Transit (LRT) yang sebentar lagi akan beroperasi di ibu kota, bakal ramai penumpang lantaran jarak yang terlalu dekat.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini lantas meminta agar PT LRT Jakarta juga menyiapkan skenario terburuk apabila sepi penumpang, layaknya yang dialami oleh LRT di Palembang. Sebab, jarak LRT yang diketahui sangatlah pendek.
“Saya masih ragu sama LRT, apa iya orang dari Pulomas ke Kelapa Gading mau capek-capek ke stasiun. Saya mendingan naik ojek dan itu murah sekali dan tarifnya paling cuma Rp 7-8 ribu,” kata Dite kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/3/2019).
Sementara itu Anggota Komisi C DPRD DKI lainnya, Ruslan Amsyari mengatakan bahwa perhitungan LRT Jakarta yang menargetkan 14 ribu penumpang perhari telalu berlebihan. Karena faktanya tidak mungkin bisa mencapai target seperti itu.
“LRT, ini perhitungan rasionalnya dari mana orang diangkut, jangan mengkhayal nih mimpi di tengah bolong. Orang dari Velodrome ke Kelapa Gading bisa jalan kaki. Ini yang logis saja lah dalam menentukan jumlah penumpang, jangan mengkhayal,” ujar Ruslan.
Karena itu dia menyarankan, agar target penumpang diperhitungkan kembali, dan lebih rasional. Sebab jika target penumpang tidak terpenuhi, maka bisa jadi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kembali mengeluarkan subsidi tambahan untuk operasionalnya.
Tarif Mendadak
Lebih lanjut Ruslan juga mengritisi usulan tarif yang diajukan Pemprov DKI, yang dinilainya serba mendadak. Terlebih ketika Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI, Sri Haryati menyatakan operasional moda baru tersebut ditetapkan pada akhir Maret 2019 mendatang.
Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini melihat bahwa eksekutif seperti memaksa DPRD untuk segera menyetujui usulan tarif. Padahal sebelumnya pembahasan dan bahan diskusi belum pernah dibahas secara mendetail.
“Ini kami seperti dipaksa untuk menyetujui satu hal yang pembahasannya untuk menentukan berapa besar tarif hanya dalam satu jam, enggak etis juga. Kalaupun terjadi apa-apa nanti DPRD disalahkan, kenapa menyetujui?” tegasnya.
Menurutnya, pihak eksekutif selama ini kurang melibatkan andil dari DPRD dalam bertukar pendapat, sehingga pihaknya sangat minim informasi. Dia melihat pembahasan yang terjadi hanya di lingkup internal Pemprov DKI dan BUMD saja.
“Hari ini kami ditodong sudah ditentukan tanggal segini dioperasionalkan, tarif akan ditentukan, apa DPRD hanya cap stempel doang?” ucapnya.
Maka dari itu, pihak Komisi C DPRD DKI menunda untuk menyetujui usulan tarif. Mereka akan membahas usulan tersebut bersama dengan Komisi B terlebih dahulu. Ruslan berharap agar komunikasi kedua pihak lebih diperbaiki lagi.
Editor: Risman Septian
