Jakarta, PONTAS.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku enggan untuk memberikan komentar lebih lanjut, perihal penolakan dari sejumlah pihak soal pemberian izin penggunaan area Monas sebagai tempat penyelenggaraan Reuni Akbar 212.
Dia hanya mengingatkan bahwa izin penggunaan area Monas tersebut, tidak murni diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI semata. Akan tetapi, juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya sebagai aparat yang menjaga keamanan.
“Saya enggak ada komentar, cukup. (Soal izin lokasi Reuni Akbar 212) cek sudah ada izin dari kepolisian belum? Kalau sudah ada, ya sudah,” kata Anies saat ditemui oleh wartawan di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (Jakpus), Jumat (30/11/2018).
Lebih lanjut dia pun mengungkapkan, bahwa tidak ada pembedaan acara yang satu dengan yang lainnya, apabila rencananya memang akan diselenggarakan di Monas, Jakarta Pusat. Sebab, menurutnya tahun lalu juga semuanya berjalan seperti biasa.
“Gini di monas itu setiap weekend ada kegiatan, setiap weekend saya memberikan izin banyak kegiatan dan tidak ada yang berbeda dengan permintaan dari mereka yang mau melakukan reuni, tahun lalu juga biasa saja,” ujarnya.
Anies pun tidak mau berkomentar atas penyusupan para anti-massa 212 yang ingin memberontak saat acara. Dia hanya ingin acara dapat berjalan lancar seperti acara-acara lainnya.
Selain itu, Anies menyatakan pemberian izin bukan karena soal dukungan, melainkan status penggunaan tempat di Monas. Anies tidak akan membeda-bedakan satu dengan yang lain.
“Ini bukan dukung, ini seperti kegiatan lain yang menyelenggarakan di situ statusnya sama saja nggak ada bedanya,” tutur dia.
Sebelumnya, kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang memberi izin rencana pelaksanaan Reuni Akbar 212 di Monas, Minggu (2/12/2018) mendatang, mendapat penolakan dari sejumlah kelompok massa yang tergabung dalam Gerakan Jaga Indonesia (GJI).
Dan sebagai upaya penolakan tersebut, mereka menggelar aksi demo di depan Gedung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (29/11/2018).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Presidium Nasional Gerakan Jaga Indonesia (GJI), Boedi Djarot mengungkapkan bahwa pada intinya pihaknya mendesak Anies untuk memberi penjelasan, mengapa memutuskan untuk memberi izin pelaksanaan Reuni Akbar 212 di Monas nanti.
“Prinsipnya kami ke Balai Kota DKI itu untuk mempertanyakan kepada gubernur, kenapa memberikan izin penggunaan area Monas untuk 212? Alasannya apa? Karena dimata kami reuni 212 itu tidak ada urgensinya. Apa urgensinya untuk NKRI?” kata Boedi kepada PONTAS.id, Kamis (29/11/2018).
Jika acara Reuni Akbar 212 tersebut dikatakan hanya sebagai ajang untuk berkumpul, ataupun silaturahmi umat, tanpa ada embel-embel agenda politik dibelakangnya, Boedi menyebut bahwa hal itu sangatlah mustahil.
“Buat saya kok terlalu naif ya. Ini ada agenda yang dibawa, karena ini aksi kepanjangan tangan dari HTI. Kami berani mengatakan seperti ini karena kami sudah mengikuti konsentrasi massa di kantong-kantong menjelang reuni 212 ini. Akan ada pengibaran bendera HTI,” ujarnya.
Karena itu GJI, tegas Boedi, mendesak kepada Anies untuk menjelaskan alasan pemberian izin penggunaan Monas tersebut, serta mendesak agar izin tersebut segera dibatalkan atau dicabut demi keutuhan NKRI.
“Atau diduga ini ada politik balas budi, karena waktu itu Anies Baswedan pernah dimenangkan oleh mereka. Nah kalau itu yang terjadi, itu kan enggak benar. Jadi di dalam keputusan Anies itu tidak nilai sosial yang bermanfaat untuk kepentingan warga Jakarta,” tutur dia.
Editor: Risman Septian
