PONTAS.ID – Pengamat perkotaan dari Universitas Tri Sakti Yayat Supriatna meragukan realisasi pembangunan rumah tapak dengan DP (Down Payment) atau uang muka nol rupiah seperti di Rorotan , Cilincing, Jakarta Utara.
Menurut Yayat, skema DP nol rupiah tidak mungkin dilaksanakan untuk membangun rumah tapak di Ibu Kota lantaran harga lahan yang jauh di atas Rp. 200 ribu per meter perseginya, “Jadi tidak mungkin menerapkan DP nol persen untuk rumah tapak di Jakarta,” jelas Yayat ketika dihubungi PONTAS.id, Sabtu (3/3/2018).
Di sisi lain, kata Yayat, lahan yang terus berkurang berdampak pada harga tanah yang semakin tinggi, “Rumah murah itu bisa hanya untuk model vertikal (rumah susun) saja, tidak mungkin horizontal (rumah tapak),” imbuhnya.
Yayat juga menyesalkan ketidak tegasan Pemrov DKI soal program rumah DP nol rupiah, serta tidak adanya kejelasan apapun dari program ini dengan dalih menunggu pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Artinya masyarakat masih harus menunggu April mendatang, tanpa kejelasan apa pun. Harusnya Pemprov DKI tegas mengatakan, kalau ada launching apa pun terkait DP nol hanya boleh dilakukan setelah BLUD aktif. Jangan seperti sekarang. Nanti, nanti saja terus jawabnya,” kata dia.
Benahi Transportasi Publik
Yayat menyarankan Pemprov DKI fokus saja membangun rumah susun untuk program rumah DP nol persen serta program rumah susun sewa bagi warga DKI.
Dengan demikian, warga Jakarta dapat tetap tinggal di Jakarta sembari menabung untuk mendapatkan rumah tapak di luar Jakarta.
“Cukup dengan menggandeng pengembang beserta pemerintah daerah di Bodetabek untuk membangun pemukiman bagi warga DKI. Yang penting transportasi publik di Jakarta dibenahi, sehingga bagi pekerja yang tinggal di luar DKI tetap dapat bekerja di Jakarta karena fasilitas transportasi memadai,” pungkasnya.
Sebelumnya, dikabarkan Pemprov DKI bekerjasama dengan PT Nusa Kirana selaku pengembang untuk membangun rumah DP nol rupiah di Rorotan.
Namun, program ini berbeda dari milik pemerintah karena Nusa Kirana berencana membangun rumah tapak (horizontal), bukan rumah susun.
Usulan Pengembang
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan membantah rumah murah yang dibangun di Rorotan termasuk program DP nol rupiah Pemprov DKI.
Agustino beralasan, karena pembiayaan pembangunan rumah tersebut tidak menggunakan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).
Meski dibantah, dari pantauan wartawan di lokasi proyek terpampang jelas tulisan “Peresmian Lokasi Pembangunan Perumahan DP 0 Rupiah,” pada Rabu (28/2/2018).
Sementara itu, Government Relation PT Nusa Kirana, Dhiki Kurniawan mengaku proyek pembangunan perumahan dengan judul yang mirip dengan program Pemprov DKI tersebut murni usulan pihaknya selaku pengembang swasta.
“Ini memang usulan kami dari pengembang yang peduli dengan program pemerintah,” kata Dhiki di sela acara peluncuran rumah DP Rp 0 di Cilincing.
Dhiki juga menegaskan, bila proyek tersebut dianggap tak sesuai dengan program Pemprov DKI, pihaknya tetap akan melanjutkannya, “Kalau memang usulan kami ini belum bisa disepakati Pemprov, nggak ada masalah. Kami akan tetap berjalan,” pungkasnya.
Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Hendrik JS
