Salah Urus PKL, Ini Daftar Aturan yang Ditabrak Anies

Penutupan Jl Jatibaru Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat oleh Pemprov DKI

Jakarta, PONTAS.ID – Akhirnya Ombudsman RI mengungkapkan tindakan maladministrasi dalam penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi lapak pedagang kaki lima (PKL).

Menurut Ombudsman, kebijakan Pemprov DKI Jakarta, “Tidak kompeten, Menyimpang secara prosedur, Mengabaikan kewajiban hukum serta Melawan hukum”

Hal ini dikatakan Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Dominikus Dalu saat menyampaikan secara resmi laporan hasil pemeriksaan Obudsman terkait kebijakan penutupan Jalan Jatibaru kepada pihak Pemprov DKI di Jakarta, Senin (26/3/2018).

Atas dasar ini, Ombudsman menilai Pemprov DKI di bawah komando Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tidak mematuhi aturan yang ada, yaitu:

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 266 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah serta Perdagangan.

Anies dinilai melakukan maladmistrasi lantaran tidak selarasnya tugas Dinas UKM serta Perdagangan dalam melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta perdagangan di DKI Jakarta.

Kemudian Pasal 128 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana Anies Baswedan bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari Polda Metro Jaya, dalam hal ini Ditlantas Polda Metro Jaya.

Hak Pejalan Kaki
Pelanggaran berikutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait diskresi penutupan jalan Jatibaru Raya.

Anies juga dinilai mengabaikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030, serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi DKI Jakarta 2030.

Pasalnya kebijakan Gubernur Anies berupa keputusan dan/atau tindakan belum ada peraturannya (diskresi) dalam penataan PKL di Jalan Jatibaru Raya dengan menutup jalan tersebut, tidak sejalan dengan ketentuan tentang penggunaan diskresi.

Aturan yang juga ditabrak Pemprov DKI adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Karena selain alih fungsi jalan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengabaikan hak pejalan kaki atau pedestrian dalam menggunakan fasilitas trotoar.

Evaluasi Menyeluruh
Terhadap temuan tersebut, Ombudsman meminta Pemprov DKI melakukan evaluasi menyeluruh dan penataan ulang kawasan Tanah Abang sesuai peruntukannya agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ombudsman juga merekomendasiakan penetapan masa transisi utnuk mengatasi malaadministrasi yang telah terjadi, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

DKI juga diminta memaksimalkan peran dan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terakhir, Ombudsman merekomendasikan penataan kawasan Tanah Abang menjadi proyek percontohan penataan para pedagang secara menyeluruh, tertib lalu lintas dan jalan raya, pedestrian yang nyaman bagi pejalan kaki sebagai wujud pelayanan publik yang baik berkelas dunia.

Editor: Hendrik JS

Previous articleJelang Asian Games, Premium Langka Demi Udara Segar
Next articleDikawal Ketat, Massa Pilwalkot Makassar Berhasil Ditenangkan Polisi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here