Dualisme Pengurus Apartemen Mutiara, Darwin Lisan: DKI Harus Netral!

Apartemen Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara // Foto: PONTAS.id

Jakarta, PONTAS.ID – Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Apartemen Pantai Mutiara, Darwin Lisan resah lantaran ada yang memprovokasi warga lainnya untuk menggulingkan kepengurusannya. Tudingan ini pasca pelaksanaan Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB) membentuk pengurus tandingan.

“RUALB harus diwakili setidaknya 50 persen atau setengah dari perhimpunan (warga penghuni). Namun kenyataannya seperempat saja tidak ada,” kata Darwin Lisan kepada PONTAS.id Jumat (25/11/22).

Ketentuan ini kata dia sesuai Anggaran Rumah Tangga (ART) PPPSRS serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Nomor 132 2018 dan Pergub Nomor 133/2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 70/2021.

Darwin juga menyesalkan karena pengurus tandingan terkesan didukung oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRK) DKI Jakarta dengan cara mengirim 8 orang staf dalam rapat itu.

“Anehnya, jangankan mediasi, saya diundang pun tidak. Padahal secara sah sesuai hukum dan peraturan, masa bhakti saya sebagai ketua PPPSRS Apartemen Pantai Mutiara Pluit berakhir pada bulan Juni 2023,” ungkapnya

Dia pun mengingatkan Kepala Dinas DPRKP, Sarjoko untuk tidak berpihak.

“Saya berharap DPRKP itu bisa netral dalam menjalankan aturan. Jadi penengah yang baik di antara warga yang berseteru. Tolong jangan memihak ke kanan ke kiri jalankan saja semua sesuai dengan aturan. Jangan Berat sebelah!,” kata dia.

Pihaknya pun mewanti-wanti apabila ditemukan ada indikasi atau dugaan ‘Kongkalikong’ yang dilakukan DPRKP sehingga terjadi mal administrasi ataupun cacat hukum, “Otomatis kami akan mengambil langkah hukum,” tegasnya

Darwin juga menepis dirinya tidak transparan soal keuangan yang dilakukan selama memimpin menjadi ketua P3SRS. “Itu tidak benar. Ada audit independen yang memeriksa laporan keuangan yang digunakan,” tandasnya.

Terpisah, Suryadi pengurus P3SRS tandingan, belum menanggapi secara detil, “Baik nanti saya diskusikan dulu dengan tim dan infokan,” ucapnya melalui aplikasi perpesanan WhatsApp pada Sabtu (26/11/2022)

Sementara itu, Badan pengelola Apartemen Pantai Mutiara, Lakon mengaku tidak nyaman dengan adanya dualisme, sementara operasional harus tetap berjalan.

“Nah untuk saat ini meskipun ada dualisme tentu kita berpedoman kepada yang sudah di SK kan saja,” ucapnya

Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Dinas DPRKP DKI Jakarta, Sarjoko, belum memberikan tanggapan, “Pak Kadis sedang di luar,” ujar Yasin staf keamanan Kantor DPRKP DKI Jakarta.

Penulis: Suwarto /Rahmat Mauliady
Editor: Yos Casa Nova F

Previous articleMPR Tegaskan Pentingnya Digitalisasi UMKM
Next articleNgotot Segel Proyek Dishub DKI di Muara Angke, Ini 5 Alasan Warga

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here