Perlunya Peran Besar Membahas Aturan Perundangan Obat dan Makanan

Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Badan Legislasi DPR, Herman Khaeron menilai, perlunya peran besar membahas aturan perundang-undangan Obat dan makanan.

Menurut HERO sapaan Herman Khaeron, suatu RUU baik kesehatan atau apapun yang sedang dalam pembahasan diperlukan peran untuk memberikan masukan. Sehingga, jika RUU tersebut disahkan mengedepankan harapan publik, dimana harapan tersebut dapat dituangkan dalam perundangan.

“UU harus melalui tahapan dan menjadi perspektif dan harapan masyarakat Jangan sampai muncul UU tidak pernah ada partisipasi masyarakatnya,” katanya dalam Forum Legislasi “DPR Kebut RUU Pengawasan Obat dan Makanan”, Selasa (15/11/2022).

Selain Herman Khaeron tampak hadir pula, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena dan Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra

HERO melanjutkan, jika dirinya bersama beberapa anggota Baleg DPR lainnya sedang menggodok RUU Pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan kebutuhan publik. Oleh karenanya, ia berharap masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam mengawal jalannya pembahasan UU tersebut sebagaimana harapan semua orang.

“Jangan lagi orang jual obat tanpa izin pemerintah khususnya Kemenkes dan BPOM karena sekarang banyak yang jual obat yang tanpa ada izin dari Kemenkes dan BPOM,” tutur loyalis AHY ini.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades mengatakan RUU POM ini sudah dibahas di periode lalu, sempat sudah masuk di pembahasan yang lebih serius sebelum kita berakhir di periode lalu, cuma sayangnya keputusan yang lalu untuk dikirim dioper kemarin, di periode ini ternyata tidak disetujui. Kemudian dia masuk lagi ke program baru dalam undang-undang program prolegnas di periode ini, sehingga kami membahas lagi dari awal untuk membahas lagi RUU POM ini.

Dan periode saat ini kami sudah membahas dengan dua kampus dan sudah berkunjung ke dua kampus di UI dan Pelita harapan untuk mendiskusikan konsepnya. Serta teman-teman sudah kita bagi dua tim, sudah juga dari panjang ru POM ini kami ke Belanda dan ke Itali.

“Dari hasil pembahasan kami dan juga kunjungan kami kedua negara tersebut beberapa waktu lalu, saat ini di kami di komisi IX, sudah mengajukan RUU POM ini ke bagian legislasi Dan tahapannya sekarang itu sudah di tempatnya bang Herman dan teman-teman untuk di harmonisasi, di mantapkan konsepnya di sana, kemudian nanti akan diberikan kepada kami untuk nanti ,kami ajukan kepada badan musyawarah jadi kalau sudah selesai dari baleg kami akan mengajukan kepada badan musyawarah DPR untuk nantinya bisa kita jadwalkan, mudah-mudahan dalam teori ini masih bisa lolos, saya kira bisa ya,” tutur legislator Partai Golkar ini.

Ia menjelaskan, kurang lebih 30 hari di baleg itu, jadi sebelum kita punya masa sidang ini ditutup, undang-undang ini sudah bisa masuk di Paripurna dan bisa disetujui di DPR RI dan sudah bisa juga dikirimkan surat kepada presiden untuk juga bisa mulai menugaskan menteri terkait atau kementerian terkait atau lembaga terkait untuk bisa bersama kita membahas tentang materi itu terkait dengan proses pembahasan RUU POM yang bisa kami sampaikan.

“Saat ini terkait dengan lingkup yang kami coba bahas dan kami dalami di komisi IX, semua materi kami ini tidak lepas dari apa yang menjadi dasar hukum badan POM hari ini,” terang loyalis Airlangga Hartarto ini.

Ia juga menilai, BPOM hari ini itu, Dudukan hukumnya adalah peraturan presiden nomor 80 tahun 2017, tentang badan pengawas obat dan makanan. Jadi sampai saat ini badan POM itu bekerja, dudukan regulasinya masih pada Perpres Perpres nomor 80 tahun 2017.

“Disitu disampaikan dan digariskan bahwa, pengawasan obat dan makanan itu bertujuan untuk menjaga agar obat yang kita konsumsi itu berkhasiat, termasuk juga melindungi masyarakat dari penyalahgunaan obat, termasuk juga memastikan kepastian hukum dan membuat dan membersihkan bahwa pengedaran obat dan makanan itu sudah mengalami pembinaan di badan POM dan juga lintas kementerian lembaga,” tutur Emanuel Melkiades.

Sementara itu Hermawan Saputra, mengatakan saya berbicara dari perpestif kesehatan masyarakat, jadi suatu fenomena dan bukti lapangan apa yang menjadi kegamangan sosial, kecemasan, kekhawatiran tentu kita sudah mendengar bersama bagaimana setahun terakhir terutama di 2022, isu berkaitan dengan potensi dari mal produksi, maldistribusi atau mal konsumsi kalau terminologi dari ombudsmant administrasi untuk kasus pada kasus gagal ginjal akut pada anak.

“Kita sudah mengetahui bagaimana mekanisme kejadian, tetapi ada yang belum final sebagai final conclusion statement tentang causanya, penyebabnya, apa yang menyebabkan itu, maka sering kami sampaikan di berbagai forum bahwa ketika kita ingin menelusuri bagaimana fenomena ini dilapangan, maka harus ada penyelidikan yang menyeluruh dan mendapatkan penyebab dari gagal ginjal akut pada anak,” katanya menambahkan.

“Ini belum ada walaupun indikasi sudah disampaikan oleh kementerian kesehatan, berbagai organisasi dan kelembagaan termasuk profesi tentang adanya kemungkinan ketercemaran obat produk farmasi tertentu, yang menyebabkan adanya keracunan,” sambungnya

Yang menarik ketika pihaknya dari yakni ikatan ahli kesehatan masyarakat Indonesia mendorong agar kasus ini menjadi KLB, tidak ada yang berani mengangkatnya menjadi KLB.

“Alasan yang sederhana, dari sisi regulasi di kementerian kesehatan itu ada peraturan menteri kesehatan tentang kejadian luar biasa penyakit tidak menular, ada juga peraturan menteri kesehatan yang berkaitan dengan kejadian luar biasa keracunan pangan,” tutur Hermawan.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Pahala Simanjuntak

Previous articleDongkrak Ekonomi IKM di Sergai, Bupati Salurkan Bantuan Alat Produksi
Next articleTiga DOB Harus Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here