Forum DOB Se-Wilayah Tobi Minta DPR Pertimbangkan Aspriasi Rakyat Kabupaten Pegunungan Bintang

Jakarta, PONTAS.ID – Ketua Forum Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Se- Wilayah Tabi, Provinsi Papua, Yulianus Dwaa meminta dengan hormat Ketua DPR Puan Maharani bersama anggota-anggota Komisi II DPR untuk mempertimbangkan aspirasi rakyat Kabupaten Pegunungan Bintang untuk tetap berada di wilayah Provinsi Induk yakni Papua.

Adapun, permintaan itu terkait telah disahkannya Tiga RUU Pembentukan Provinsi baru di Papua yakni RUU Pembentukan Provinsi Provinsi Papua Selatan, RUU Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU Pembentukan Provinsi Pegunungan dalam Rapat Paripurna DPR RI Kamis (30/6/2022).

“Kepada Ibu Puan Maharani Ketua DPR RI, kami masyarakat Pegunungan Bintang, provinsi Papua ingin menegaskan bahwa negera ini menganut kedaulatan rakyat. Artinya apapun putusan di Lembaga ini mestinya selalu mengacu pada apa yang rakyat inginkan.Bukan keinginan elite politik,bukan juga keinginan mereka yang hari ini sedang berkuasa di Papua. Tetapi, yang kita harus pikirkan adalah adik-adik mahasiswa yang dalam hal ini adalah generasi muda yang hari-hari ini menyampaikan aspirasi terkait masa depan wilayah mereka khsususnya Kabupaten Pegunungan Bintang,Provinsi Papua,” kata Yulianus Dwaa saat menggelar aksi damai di depan Gerbang Kantor DPR/MPR/DPD.RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/6/2022).

Ia menyampaikan dua poin penting untuk diperhatikan oleh Ketua DPR RI melalui Komisi II DPR RI untuk memperhatikan dua hal sebagai berikut:

Pertama, pemekaran Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di papua harus dalam prospektif menjaga persatuan orang papua.

Kedua, bahwa pembentukan DOB di Tanah Papua hendaknya dilakukan dalam perspektif persatuan orang Papua dan percepatan pembangunan menuju kemandirian dan kesejahteraan orang Papua.

Yulianus Dwaa menegaskan, mengacu pada dinamika DOB di Tanah Papua secara khusus di wilayah Tabi/Saereri, sehingga Kabupaten Pegunungan Bintang harus tetap berada dalam wilayah provinsi induk yakni Papua.

“Kalau di luar dari kedua tuntutan tersebut maka kami menolak . Tetapi kalau dalam semangat seperti yang kami sampaikan dua poin harapan rakyat ini maka kami mendukung itu secara penuh untuk tig provinsi ini seger dimekarkan. Hal itu dalam rangka untuk mempercept pembangunan di Papua,” tegasnya.

Lanjutnya, dengan demikian, jika hari ini teman-teman Komisi II di DPR RI lebih mementingkan kehendak elit di papua, keinginan-keinginan kelompok tertentu yang mau berkuasa kemudian lalu mengintimidasi rakyat dalam kaitan dengan kepentingan-kepentingan tertentu.

“Jika hal itu terjadi, maka pada kesempatn ini kami tegaskan bahwa, besok, kami masyarakat dan semua komponen akan memuji Undang-Undang yang hari ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Rakyat di Senayan,Jakarta Pusat ini,” tandasnya.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Pahala Simanjuntak

Previous articleMPR Apresiasi Perubahan Nama Sejumlah Jalan di Jakarta
Next article23 Perlintasan KA Tanpa Palang Pintu, Polres Sergai Gelar Rakor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here