Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menerima pelaku UMKM, para pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai Perbankan di ruang Delegasi DPR RI, Nusantara III, Jakarta.
Setelah mendengar berbagai masukan, Muhaimin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda.
“Dari seluruh masukkan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze (pembekuan ekonomi) untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi,” katanya, Rabu (23/2/2022).
“Ya setahun lah maksimal dua tahun,” tambah pria akrab disapa Cak Imin ini.
Cak Imin menerangkan banyak masukan dari kalangan dunia usaha, terutama memasuki tahun 2022 sangat optimis melihat peluang ekonomi.
Nantinya, akan banyak momentum-momentum ekonomi untuk recovery terhadap 2 tahun Pandemi yang tidak efisien, bahkan sebetulnya sejak 2021 telah dilakukan restarting ekonomi yang cukup baik.
“Mereka menyatakan bahwa 2022-2023 akan ada tren momentum-momentum perbaikan yang dahsyat dan akan ada peluang untuk bangkit lebih baik dibanding negara-negara mana pun,” urai Ketua Umum PKB ini.
Beranjak dari masukan masukan itu, pun hasil kunjungannya dari berbagai daerah, setelah mengalami masa dua tahun, menurutnya bisa dikatakan terjadi inefficient dan stagnasi kegiatan sosial politik, ekonomi masyarakat dan yang paling terpukul adalah UMKM.
“UMKM mengalami masa sulit: ekonomi, sosial, pendidikan dan politik juga mengalami stagnasi 2 tahun. Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang sangat positif ke depan ini, momentum ini tidak boleh diabaikan,” beber bekas Menaker ini.
“Momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan,” sambungnya Lagi.
Lebih lanjut, atas dasar itu, Cak Imin melihat Pemilu yang sudah direncakan tahun 2024, jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu.
Sebab, menurutnya Pemilu biasanya ada tiga kondisi, Yang pertama para pelaku ekonomi melakukan freeze pembekuan wait and see, lalu agresifitas ekonomi saat pemilu.
Kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan apa yang disebut uncertanly ekonomi, sehingga mengganggu suasana momentum yang sangat bagus apalagi pasca G-20.
Ketiga, pemilu juga dikhawatirkan, menjadi eksploitasi ancaman konflik. Meski hal tersebut tak menjadi harapan semua pihak.
Ke depan, katanya akan mengkomunikasikan penundaan Pemilu tersebut kepada para pimpinan Partai politik.
“Semoga, usulan saya ini akan saya sampaikan ke teman-teman pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden, bagaimana apakah bisa? ya nanti kita lihat saja, apakah mungkin bisa diundur atau tidak. Ini usulan saya,” pungkasnya.
Dalam pertemuan dengan kalangan dunia usaha itu, Muhaimin didampingi Sekjen PKB yang juga Anggota DPR RI Hasanuddin Wahid, Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Sekretaris Fraksi Fathan Subhi, Ketua Komisi VI Faisol Riza serta Ketua DPP PKB Ahmad Iman dan Wakil Ketua MPR Jaziul Fawaid.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Pahala Simanjuntak
