Kembangkan EBT di Kepri, Gubernur Prioritastan SDM Lokal

Tanjungpinang, PONTAS.ID – Dalam rangka mendukung upaya Presiden Joko Widodo untuk mentransisikan sumber energi dari energi mineral ke sumber Energi Baru Terbarukan (EBT), Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad kembali menerima ekspose presentasi potensi pengembangan salah satu bentuk EBT yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berskala besar di Kepri dari PT. Indonesia Power (IP) di Ruang Kerja Gubernur, Dompak,Tanjungpinang Rabu (02/02/2022).

Ekspose dan diskusi ini adalah membahas pengembangan proyek PLTS di Kepri untuk kebutuhan ekspor ke Singapura dengan kapasitas kurang lebih 2.800 MWp berlokasi di Pulau Kundur, Pulau Alai dan Kabupaten Karimun serta akan melibatkan 4 perusahaan internasional.

Sebelumnya telah disepakati MoU antara PT IP yang merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) dengan EDF Renouvelables SA (Perusahaan pengembang energi listrik terbarukan dari Perancis), Tuas Power Ltd (Perusahaan pembangkit listrik dan retail dari Singapura), dan Abu Dhabi Futuri Energy Company PJSC – Masdar (Perusahaan Pembangkit listrik dari Uni Emirat Arab).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ansar menyambut baik atas ekpose yang telah disampaikan. Menurut Gubernur sampai saat ini sudah ada sekitar 9 ekspose yang telah disampaikan berkaitan dengan EBT. Selanjutnya, Pemprov Kepri akan melihat urgensi dari masing-masing ekspose tersebut.

“Bagi kita yang terpenting karena semangat pengembangan EBT disampaikan oleh Bapak Presiden tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan luar negeri, tadi sudah disampaikan beberapa ketentuan, saya concern dengan itu,” ujarnya.

Lanjut Gubernur Ansar, Bahwa pihaknya wajib terlebih dahulu memenuhi kebutuhan-kebutuhan energi di dalam negeri. “Maka pengalaman di masa lalu tidak boleh terjadi lagi. Banyak produksi gas kita seperti dari Natuna yang dikontrak jangka panjang dengan Singapura, sehingga kebutuhan PLTG kita menjadi terbatas.” kata Gubernur Ansar.

Untuk itu, lanjut Ansar, karena nantinya PT IP akan memiliki market share di Singapura, namun kebutuhan dalam negeri perlu dibicarakan terlebih dahulu. Karena ini berkaitan dengan Business to Business dengan PLN dan nantinya porsi untuk wilayah mana yang memungkinkan secara bisnis perlu dipetakan.

“Saya nanti akan coba undang semua PLN kita, juga perwakilan PLN pusat, akan membahas jika punya sumber energi dari kundur, maka kita sepakati ke depan porsi-porsi kebutuhan dimana yang bisa dipenuhi, seperti di Kundur sendiri, di Karimun, dan lain-lain. Nanti akan kita minta itu dipetakan. Untuk pasar ekspor saya kira bapak-bapak sudah memiliki gambaran porsi untuk pilot project ini,” jelas Gubernur.

Berkaitan dengan multiplayer effect untuk masyarakat, Gubernur juga menginginkan adanya gambaran pasti. Sehingga ada informasi lengkap untuk masyarakat yang bisa diberikan. Contohnya pemanfaatan tenaga kerja lokal.
“Kalau tenaga kerja lokal itu umpamanya memang mesti dilatih, kita sama-sama melatih mereka. Jangan orang dari mana-mana lagi yang datang. Sehingga angka pengangguran kita tak turun-turun walau investasi meningkat, ternyata pekerjanya dari luar semua. Kita bukan alergi dengan pekerja antar daerah, namun potensi lokal harus diutamakan,” ungkap Gubernur Ansar.
Menurut informasi, PT IP sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangkitan dan penyediaan energi listrik. Salah satu fungsi yang dijalankan oleh PT IP adalah mengembangkan dan meningkatkan kapasitas daya terpasang dengan jalan melaksanakan pengembangan dan pengembangan potensi energi yang ada, salah satunya adalah EBT.
Saat ini PT IP memiliki pembangkit listrik di Jawa dan Bali dengan total kapasitas 8,440 MW di 8 lokasi dan 6,073 MW O&M pembangkit.
Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Pengembangan dan Niaga PT. IP Harlen beserta jajaran dan Direktur Business Development EDF Andi Marjono beserta jajaran. Turut mendampingi Gubernur Ansar Staf Khusus Gubernur Sarafudin Aluan dan Suyono, Asisten 2 Syamsul Bahrum, Kadis ESDM M. Darwin, Kadis PMPTSP Hasfarizal Handra, Kadis Kelautan dan Perikanan Arif Fadilah, Kadis Perhubungan Junaidi, Kaban Kesbangpol Lamidi, Karo Ekbang Misbardi, dan Karo Pemerintahan dan Otda Zulhendri.
Penulis : Thomson Budi
Editor : Fajar Virgyawan Cahya

 

Previous articleLaNyalla Dukung Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda
Next articleBangun Box Culvert, BP Batam Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here