Pemilu Serentak 2024, MK Sodorkan Enam Opsi Pencoblosan

Jakarta, PONTAS.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberi enam pilihan yang bisa dilaksanakan Pemerintah dan DPR dalam Pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang.

Keenam pilihan ini telah diputuskan MK sebagai format dalam gelaran pesta demokrasi tersebut.

Hal ini disampaikan, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah dalam Webinar Nasional “Format Pemilu Serentak Pasca Putusan MK No. 55/2019” atas kerja sama MK dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) yang digelar di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (20/11/2021).

“MK sudah memutus menyangkut bagaimana keserentakan pemilu dengan memberi opsi enam cara yang bisa dilakukan terkait format pemilu serentak. Pemerintah dan DPR yang menentukan dari berbagai aspek pertimbangan, melakukan evaluasi terhadap pemilu serentak sebelumnya, format pemilu serentak seperti apa yang ditetapkan,” kata Guntur, melalui laman resmi mkri.id, Minggu (21/11/2021).

MK memberikan opsi model pemilu serentak yaitu:

  1. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
  2. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
  3. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
  4. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota.
  5. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur;
  6. dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota.

Model pemilu serentak dalam putusan MK dimaksud merupakan opsi untuk menjaga keserentakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden. “Opsi model pemilu serentak tersebut, dapat menjadi pedoman maupun petunjuk bagi penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu maupun DKPP, termasuk juga dari Pemerintah untuk menindaklanjuti putusan MK,” paparnya.

Penyelesaian Sengketa
Guntur selanjutnya menyinggung tenggang waktu penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Serentak maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Prinsip dasar MK, satu hari pun tidak boleh lewat dari tenggang waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

“Kalau MK melewati tenggang waktu yang ditentukan, hal itu dianggap cacat,” ungkap Guntur.

Lantas bagaimana MK menyikapi Pilkada Serentak 2024? Pengalaman MK selama ini kata Guntur, menunjukkan bahwa MK punya cara tersendiri menangani perkara pilkada. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi kunci dalam penyelesaian perkara di MK.

“Mau dikasih waktu 14 hari kerja, selesai. Dikasih waktu 30 hari kerja, selesai. Dikasih waktu 45 hari kerja, juga selesai. Kunci Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikan berbagai perkara dengan waktu yang telah diberikan, karena penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat masif. Sehingga semua distribusi dokumen-dokumen yang sudah ada, langsung kami scan yang memudahkan semua jajaran di Mahkamah Konstitusi,” tandas Guntur.

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Yos Casa Nova F

Previous articleUsai Ziarah ke Cirebon, Kasad Kunjungi Kakak Kandung di Indramayu
Next article400 Petugas Gabungan Gerebek Lumpur di PHB Budi Mulia Pademangan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here