Tag: Mahkamah Konstitusi

M. Syukur Gugat Presidential Threshold “Pengebirian Hak-Hak Demokrasi”

Jakarta, PONTAS.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) secara tegas telah menjamin pemenuhan terhadap hak-hak demokrasi warga negara. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi sebagai the interpreter of...

DPD Apresiasi MK Buka Peluang Presidential Threshold Jadi 0 Persen

Tamsil Linrung
Jakarta, PONTAS.ID - Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR, Tamsil Linrung mengapresiasi Sidang Panel Mahkamah Konstitusi yang membuka kemungkinan mengubah presidential threshold...

Pansus UU Ciptaker Butuh Banyak Masukan, Pasca Putusan MK

Mahyudin
Jakarta, PONTAS.ID - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah membantuk Panitia Khusus (Pansus) UU Cipta Kerja (Ciptaker) dalam sidang paripurna ke-7 DPD RI tahun...

Putusan MK soal UU Cipta Kerja Tidak Jelas

Mahyudin
Jakarta, PONTAS.ID -Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mempertanyakan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Putusan itu...

Tujuan Presidential Threshold 20 Persen Dipertanyakan

La Nyalla Mahmud Mattaliti
Jakarta, PONTAS.ID - Pengamat politik dan aktivis HAM mempertanyakan tujuan Presidential Threshold 20 Persen, dalam Executive Brief yang mengambil tema Masukan Ilmiah-Akademik Terkait Presidential...

Presidential Threshold 20 Persen Gagal Perkuat Sistem Persidensiil

Jakarta, PONTAS.ID - Sejumlah pengamat dan para ahli menilai sistem Presidential Threshold 20 Persen telah gagal memperkuat sistem presidensiil. Secara prinsip, mereka sependapat Presidential...

HNW Dukung Pemohon Judicial Review Parliamentary Threshol

Hidayat Nur Wahid
Jakarta, PONTAS.ID - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung langkah konstitusional sejumlah pihak yang mengajukan judicial review terhadap UU  No. 7 Tahun 2017...

Ajukan JR PT 20 Persen ke MK, Fahira: Pilpres 2024 Harus...

Fahira Idris
Jakarta, PONTAS.ID - Tiga orang Anggota DPD RI yaitu Tamsil Linrung, Fahira Idris dan Edwin Pratama Putra mengajukan gugatan judicial review (JR) ke Mahkamah...

Fraksi DPR Ingin Revisi UU Ciptaker Fokus di Putusan MK

Guspardi Gaus
Jakarta, PONTAS.ID -  Mayoritas fraksi di DPR menginginkan agar perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) cukup hanya dikakukan sesuai...

MK Ada Keberanian Baru

Jakarta, PONTAS.ID - Belum lama ini Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan yang tergolong berani. Yaitu, membatalkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja....

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement