Ranperda 2022, Pemkab Malang Sampaikan Jawaban ke DPRD

Malang, PONTAS.ID – Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang tahun 2022 diproyeksikan antara 5,72 persen yang diarahkan untuk mendukung penguatan perekonomian masyarakat. Target tersebut diharapkan dapat tercapai dengan melaksanakan efisiensi anggaran, mengingat tahun 2022 masih dimungkinkan adanya dampak Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Bupati Malang, Muhamad Sanusi, dalam agenda penyampaian jawaban atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab Malang tahun anggaran 2022, yang dibacakan Fitri Yuhana selaku Juru Bicara (Jubir) dalam Rapat Paripurna, Selasa (9/11/2021) sore.

Pemkab Malang berupaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan infrastruktur yang terfokus pada potensi unggulan pariwisata, hasil bumi maupun produk pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan yang berkualitas ekspor, “Dan didukung dengan SDM yang unggul dalam menjaga kualitas dan standarisasi hasil bumi/produk. Dengan demikian penguatan perekomonian masyarakat dapat tercapai,” kata Fitri.

Terkait kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab Malang terhadap total Pendapatan Daerah dengan proporsi sebesar 19,24%, sedangkan Pendapatan Transfer memiliki Proporsi terbesar yaitu 75,20% dari total pendapatan daerah, lal ini dikarenakan Pendapatan Transfer yang didapat sebagian besar merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan untuk membiayai belanja gaji ASN yang cukup besar.

Namun demikian Pemkab Malang akan terus berupaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer melalui strategi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target PAD pada tahun 2022 sebesar Rp.782 miliar lebih.

Adapun berbagai upaya dalam mengoptimalisasikan Pajak Daerah yang telah dilakukan antara lain melalui pemutakhiran data potensi, pengembangan penambahan kanal pembayaran pajak daerah, secara bertahap dilakukan pemasangan alat perekam pajak yaitu SIMONI, dan Progres Insentif Pajak Daerah untuk investor di kawasan ekonomi khusus.

“PPKM Kab Malang telah menjadi level 2 dan tentunya kita akan terus berusaha untuk mendorong penanganan Covid-19 dan mencapai herd immunity dengan meningkatkan testing dan tracing, minimal ditemukan 15 kontak erat untuk 1 kasus konfirmasi, meningkatkan capaian vaksinasi untuk usia diatas 12 tahun minimal 70% (saat ini sudah 70,72%), meningkatkan capaian vaksinasi untuk lansia minimal 60% (saat ini masih 47,09%), meningkatkan upaya dalam penggerakan masyarakat untuk hadir di tempat vaksinasi dan vaksinasi door to door khususnya untuk lansia.

“Pada prinsipnya Pemkab Malang dalam pengalokasian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada tahun 2022 telah disusun berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun melalui hasil reses DPRD,” paparnya.

Selain itu kebijakan pembangunan juga telah disusun dengan memperhatikan seluruh kemampuan potensi daerah, tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam menjalankan proses pembangunan. Dari apa yang telah direncanakan tersebut tentunya Pemkab Malang akan terus berkomitmen untuk melaksanakan program kegiatan dengan tetap berorientasi manfaat yang mengarah pada terciptanya percepatan pemulihan kondisi pemerintahan.

Pada dasarnya visi misi pembangunan dalam RPJMD yang dijabarkan sampai dengan kebijakan-kebijakan pembangunan setiap tahun, secara substansi telah selaras dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan tahun 2022.

Dengan demikian, sudah menjadi tanggung jawab Pemkab Malang untuk melaksanakan program-program yang mendukung capaian visi misi dalam RPJMD dengan baik dan selalu memperhatikan asas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, proporsional, dan transparan hingga tahun 2026.

Selain itu upaya untuk terus menjaga semangat kemitraan antara eksekutif danlegislatif yang telah terbina dengan sangat baik, perlu  dipertahankan untuk membangun pondasi yang kokoh dengan menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

‘Diharapkan dalam pelaksanaan APBD 2022 nanti, DPRD dapat ikut serta dalam mengawal dan memberikan masukan serta kontribusi terhadap upaya Pemkab Malang menghadirkan kesetaraan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, meningkatkan kinerja pemerintahan terhadap rencana pembangunan alun-alun saat ini sedang dilakukan penyusunan materi teknis revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Kepanjen.

“Juga sedang dilakukan pengkajian terkait lokasi alun-alun maupun taman tematik di Perkotaan Kepanjen yang efektif, efisien dan tepat agar tidak memiliki kendala teknis, sosial, budaya maupun ekonomi dalam pelaksanaannya,” paparnya.

Dengan adanya gedung kesenian yang representatif di Kepanjen sebagai tempat mengapresiasikan karya para seniman dan penggiat seni, hal ini juga menjadi pemikiran kami untuk mengupayakan beserta Perangkat Daerah/lembaga terkait, mewujudkan gedung kesenian yang representatif dimana gedung tersebut tidak hanya untuk mengapresiasikan karya para seniman dan penggiat seni tetapi juga sebagai pusat oleh-oleh/souvenir hasil karya kerajinan pelaku seni budaya ekonomi kreatif Kab Malang.

Pembangunan kolam renang indoor yang bertaraf internasional di Stadion Kanjuruhan direncanakan pada akhir tahun ini dapat difungsikan secara maksimal, karena masih diperlukan perbaikan pipa distribusi air kolam, penyempurnaan pada kolam loncat indah dan kolam latihan yang meliputi penambahan sarana prasarana pendukung kolam.

Sehingga diharapkan pada akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023 kolam renang indoor, kolam latihan dan kolam loncat indah dapat difungsikan dengan maksimal. Terkait dengan aset barang untuk pekerjaan sampai dengan tahun 2017 telah dilakukan serah terima kepada Perangkat Daerah terkait (Dispora) sebagaimana Berita Acara serah terima Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemkab Malang nomor: 032/226.1/35.07.111/2021, dan direncanakan pada akhir tahun 2022 akan dilakukan serah terima lagi setelah dilakukan penyempurnaan pada kolam loncat indah dan kolam latihan. Untuk saran fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tentang Bantuan hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kab Malang untuk sekolah dan madrasah agar dapat ditingkatkan dan dicairkan setiap minimal 1 (satu) semester, dapat disampaikan bahwa prosedur pengalokasian dan pencairan telah dilaksanakan sebagaimana Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Operasional dan Investasi Sekolah pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar. Adapun tentang peningkatan Alokasi dana BOSDA diperlukan koordinasi dengan pemangku kebijakan penganggaran untuk adanya penambahan plafon anggaran pada tahun 2022 khusus BOSDA/BOSKAB. Terkait dengan Hibah dan insentif Madrasah Diniyah (MADIN) dapat disampaikan bahwa untuk sementara pada tahun anggaran 2022 hibah dan insentif yang bersumber dari APBD Kab Malang dialokasikan untuk 735 lembaga penerima. Adapun Lembaga MADIN lainnya mendapatkan alokasi bantuan dari APBD Provinsi berupa Bantuan keuangan Provinsi untuk operasional MADIN dan bantuan sosial untuk insentif ustadz dan guru swasta. Adapun alokasinya masih belum masuk pada RKA Dinas Pendidikan Tahun 2022 dikarenakan masih belum ada surat resmi plafon anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2022. Dan perlu diketahui sebagai rujukan bahwa alokasi anggaran Bantuan Keuangan Provinsi pada tahun 2021 untuk MADIN adalah senilai Rp8.352.500.000,00 yang diterimakan kepada 1.036 lembaga MADIN se-Kab Malang dan 2.284 orang ustadz/guru swasta. 3. Hibah untuk masjid, mushola dan kesenian dapat disampaikan bahwa pada tahun aggaran 2022 direncanakan penambahan 25 tempat ibadah, yang awalnya 225 tempat ibadah menjadi 250 tempat ibadah. Terkait pupuk bersubdisi dapat disampaikan bahwa kebijakan penanganan pupuk bersubsidi oleh 3 lembaga yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan BUMN (Pupuk Indonesia Holding Company), mengakibatkan birokrasi yang rumit.

Harapannya kedepan sistem ini dapat disederhanakan hanya pada Kementerian Pertanian saja. Pada dasarnya perencanaan pembangunan daerah berdasarkan prinsip pemerataan dan berkeadilan yang mengedepankan prioritas kebutuhan, dengan tetap terlayaninya kebutuhan dasar, terutama pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana, serta terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat, untuk berusaha di berbagai sektor perekonomian,  terutama pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata tentunya dengan tetap memperhatikan kemapuan fiskal daerah.

“Penyampaian jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD 2022, diharapkan dalam waktu yang tidak lama, dapat segera dilakukan pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemkab Malang,” tutupnya.

Penulis: Bagus Yudistira
Editor: Pahala Simanjuntak

Previous articleAmankan BBM dan Gas Bumi, BPH Migas Gandeng Polri
Next articleMantan Ketua Dewas Kritik Proses Rekrutmen Dirut RRI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here