Malang, PONTAS.ID – Ketua Jaringan Pemuda Untuk Demokrasi (Jampud), Agus Sa’dullah, menyoroti soal keputusan akhir mengenai siapa yang akan mendapatkan rekomendasi partai dalam pilkada Kabupaten Malang masih tergantung pada dinamika internal masing-masing partai.
Pasalnya, belum muncul bakal calon bupati (Bacabup) yang diusung partai maupun koalisi menjelang pelaksanaan Pilkada 2024.
Hal ini disampaikan dalam dialog berjdudul ‘Otak-Atik Rekom Bupati’ yang diselenggarakan Jampud bersama sejumlah Jurnalis di Sekretariat Bersama (Sekber) Media Pendoposatu, Jumat malam (14/6/2024) malam.
“Bisa jadi petahana mendapatkan rekom dari PDI-P dan berkoalisi dengan partai lain, atau sebaliknya, petahana tidak mendapatkan rekom dan pindah ke partai lain,” katanya. Persoalannya adalah bagaimana elit-elit partai di tingkat DPC, DPW dan DPP hari ini akan melakukan pemetaan di kabupaten Malang,” terang Agus.
Disinggung terkait kemungkinan petahana bisa maju ketika tidak mendapatkan rekomendasi partai, “Bisa jadi dia di rekom DPP tapi apakah kemudian calon-calon dari PKB yang dimunculkan hari ini mau tidak dijadikan N2 karena PKB sendiri bisa mengusung,” terang pria yang akrab disapa Gos Dollah ini.
Di kesempatan yang sama Adeng dari PDI-P menekankan pentingnya pendidikan politik dalam masyarakat. “Kita harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpikir ideal agar dapat memilih pemimpin yang mampu menjawab persoalan di Kabupaten Malang,” ujarnya.
Kotak Kosong
Ia juga menggarisbawahi bahwa kolaborasi antar partai tetap penting untuk menciptakan pemerintahan yang berasaskan gotong royong, “Kita sudah berdiri di posisi ideal, bagaimana kemudian kita mampu melahirkan pemimpin dari kader-kader kami yang bisa menjawab segala persoalan itu,” tegasnya.
Di sisi lain Zia’ul Haq dari Gerindra menyinggung potensi lawan bumbung kosong alias kotak kosong dalam Pilkada mendatang bisa terjadi dan menekankan pentingnya kebijakan yang populer dan mendukung masyarakat miskin.
“Jangan sampai ada bupati yang membuat kebijakan yang tidak populer kepada masyarakat, jika memang populer pasti kita akan support,” ucapnya.
Seperti program Universal Health Converage (UHC) merupakan program yang bagus, tapi harus benar-benar untuk masyarakat yang miskin, jangan sampai ada masyarakat yang sudah ikut BPJS secara mandiri kemudian pindah ke UHC, “Itu bisa membuat APBD jebol, makanya kami stop,” bebernya.
Sedangkan Amarta Faza dari Nasdem menambahkan, menyelesaikan semua masalah di Kabupaten Malang yang berpenduduk sekitar 2,6 juta orang adalah tantangan besar.
“Harapan partai nantinya yang memimpin selanjutnya agar dapat fokus pada beberapa permasalahan inti untuk efisiensi kebijakan,” ungkapnya.
Kuncoro dari PKB membahas pentingnya APBD dalam pemerintahan yang idealnya berada di angka 10 triliun untuk mendukung pembangunan dan kemakmuran. “Politik adalah seni kemungkinan, sehingga berbagai skenario, termasuk petahana tanpa rekom atau bumbung kosong, bisa saja terjadi,” jelas Kuncoro.
Partai Besar Tahan Diri
Menurut Kuncoro, gelaran diskusi itu menunjukkan betapa dinamisnya politik lokal di Kabupaten Malang menjelang Pilkada.
“Karena apa yang terjadi hari ini banyak tanda-tanda mengarah ke sana contohnya begini kenapa Gerindra yang partai besar partai pemenang nasional punya presiden kok tidak dari awal kok tidak memproklamirkan calonnya termasuk Golkar yang mendapatkan banyak kursi tidak memunculkan calonnya,” tandasnya.
Kuncoro berpendapat seharusnya ada 3 atau 4 pasang calon di pilkada nantinya, sehingga demokrasi bisa berjalan sedemikian indahnya dan bisa saling rangkul.
“Kalau calonnya banyak keinginan masyarakat bisa tersampaikan karena ada semua, sehingga seperti harapan kita bersama siapapun yang terpilih nanti adalah yang terbaik untuk kabupaten Malang yang bisa menjawab semua keluhan dan kebutuhan masyarakat bila dibutuhkan pemerintah harus hadir,” tutupnya.
Sebagai informasi, dialog publik ini mengangkat isu krusial menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Malang, dengan fokus pada pemberian rekomendasi bakal calon (Bacalon) Bupati Malang.
Di acara tersebut hadir beberapa narasumber dari berbagai partai politik, mulai dari Abdul Qodir lebih akrab dipanggil (Adeng) yang merupakan wakil ketua DPC PDI-P Kabupaten Malang, Zia’ul Haq Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Malang, Kuncoro Sekretaris DPC PKB Kabupaten Malang, dan Amarta Faza Sekretaris DPD Nasdem Kabupaten Malang.
Diskusi publik tersebut, juga diikuti oleh Baihaqi Siroj dari Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI).
Penulis: bagus Yudistira
Editor: Pahala Simanjuntak
