Percepat Layanan Digital, Kementerian PANRB Siapkan Perpres SPBE

Jakarta, PONTAS.ID – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penyusunan ini sekaligus mempersiapkan rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

“Perkembangan Internet of Thing (IoT) di masa sekarang telah memungkinkan peredaran informasi yang semakin meluas, cepat, dan tidak terbatas,” kata Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Rini Widyantini saat membuka Rapat Koordinasi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana/Uji Publik, di Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Melihat peluang tersebut, Kementerian PANRB sebagai koordinator pelaksanaan SPBE, memastikan agar transformasi digital pemerintah dapat terlaksana secara terintegrasi dan menyeluruh.

Rini menambahkan, sebelumnya pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang SPBE.

“Transformasi digital hendaknya dimulai dengan membangun fondasi digital yang kokoh untuk menjamin agar transformasi digital berjalan dengan baik,” ujar Rini.

Kebijakan ini kata dia menjadi petunjuk yang memandu pemerintah, baik instansi pusat maupun daerah, melangkah menuju pemerintahan digital yang terpadu dan terintegrasi secara nasional.

SPBE kata Rini juga mendorong terciptanya ide-ide dan kreativitas serta inovasi digital melalui pemanfaatan teknologi.

“SPBE juga mengedepankan inovasi pemanfaatan teknologi berbagi pakai (resource sharing) yang sangat membantu terciptanya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan digital,” jelas Rini.

Perubahan Pola Pikir ASN
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Cirebon, Eti Herawati menyebutkan bahwa digitalisasi pemerintah perlu dilihat sebagai perubahan penyelenggaraan tatap muka menjadi virtual atau mengutamakan aplikasi digital.

“Meski demikian, pelaksanaan digitalisasi pemerintah perlu diiringi dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN),” terang Eti.

Dikatakannya, transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintah juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area pelayanan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. “Digital government diharapkan menjadi sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik,” terangnya.

Eti juga mengapresiasi langkah Kementerian PANRB yang telah mengakomodir respon dan apresiasi pemerintah daerah dalam proses pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dan SPBE melalui kegiatan ini.

Menurutnya, acara ini dapat menjadi kesempatan bagi daerah, “Untuk mendapatkan arahan dan pendampingan terkait pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dan SPBE sebagai program prioritas Presiden RI Joko Widodo,” pungkasnya.

Sejauh ini, merujuk Kementerian PANRB, pemerintah telah meluncurkan dua aplikasi umum berbagi pakai sesuai dengan amanat Perpres SPBE. Keduanya adalah aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, dan aplikasi SP4N-LAPOR! sebagai aplikasi umum bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Penulis: Ahmad Rahmansyah
Editor: Pahala Simanjuntak

Previous articleKeren! Difabel Jadi Trainer Ujian Praktik Roda 2 di Trenggalek
Next articleSah Jadi Koordinator Presidium Majelis Daerah KAHMI, Ini Kata Boim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here