Tabrak Arahan Kemendagri, Pindah Alamat di DKI Butuh Segudang Syarat

Ilustrasi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP)

Jakarta, PONTAS.ID – Penghuni Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pinus Elok, kelurahan Penggilingan, Jakarta Timur mengeluhkan persyaratan pindah domisili antar wilayah DKI Jakarta.

Pasalnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta menambahkan segudang persyaratan bagi warga yang bermaksud memindahkan alamatnya dari Jakarta Utara ke Jakarta Timur sesuai alamat Rusunawa.

Segudang syarat itu antara lain, warga diminta harus memohon surat pindah ke kelurahan asal, kemudian, menyiapkan salinan Akta Nikah pasangan suami istri, berikutnya, salinan Akta Kelahiran anak.

“Serta surat rekomendasi dari pengelola rusun,” kata salah seorang petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP), di Kelurahan Penggilingan, Rabu (16/6/2021).

Hal ini bertentangan dengan yang disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh, saat menggelar Rapat Koordinasi Ditjen Dukcapil dengan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta melalui aplikasi Zoom, pada Senin (26/10/2020) silam.

“Layanan adminitrasi kependudukan harus dibikin mudah dan cepat. Masyarakat jangan dibebani persyaratan tambahan. Selain yang sudah ada di Perpres 96/2018 dan Permendagri 108/2019 tidak boleh ditambahkan lagi persyaratannya,” kata Zudan ketika itu seperti dilansir laman resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Zudan mencontohkan, untuk membuat KTP Elektronik (e-KTP), pindah domisili cukup membawa salinan (foto copy) Kartu Keluarga (KK). Kemudian, untuk membuat akta kelahiran cukup membawa buku nikah, keterangan kelahiran dari rumah sakit.

“Kalau yang asli tidak ada cukup foto copy. Jangan dipersulit. Yang lahir atau meninggal di rumah sakit tidak perlu surat pengantar RT/RW untuk mengurus akta lahir dan akta kematian,” kata Dirjen Zudan dalam rapat yang diikuti perangkat kelurahan se DKI Jakarta itu.

Saat itu, Zudan juga menyampaikan, sebuah tindakan dianggap benar bila memenuhi tiga aspek, yaitu: kewenangannya harus benar. “Kita berwenang nggak menandatangani berkas itu,” terangnya.

Kedua, substansi harus benar. Si pemohon dokumen akta kelahiran bila tak bisa menunjukkan buku nikah, maka dia harus membuat pernyataan bahwa dokumen ini benar asli dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Dengan klausul: “Dalam hal saya memalsukan dokumen dan memberikan keterangan tidak benar maka semua akibat hukum menjadi tanggung jawab saya dan dokumen yang sudah diterbitkan dinyatakan batal demi hukum”.

Ketiga kata Zudan, prosedurnya harus ditempuh dengan benar, “Pahami peraturan perundang-undangan. Kita harus banyak belajar agar memahami prosedur dan tata cara pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil,” pungkasnya.

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Ahmad Rahmansyah

Previous articleKasus Covid-19 Melonjak di Berbagai Daerah, DPR: Jangan Kasih Kendor
Next articleHolding Optimalkan Efisiensi BUMN UMi, Lahirkan ‘Raksasa’ Bisnis Berbasis Ekonomi Kerakyatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here