Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mempersilakan DPR jika ingin membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyelidiki kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang tercecer di Duren Sawit, Jakarta Timur.
Keberadaan Pansus dinilai penting guna mengingatkan masyarakat atau aparatur negara agar lebih berhati-hati dengan e-KTP.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo mengapresiasi penuh dukungan diberikan oleh Wapres guna menyelesaikan carut marut persoalan e-KTP.
“soal usulan (pansus e-KTP) saya sangat setuju dengan pak JK. Ini harus diselesaikan karena menyangkut persoalan bangsa,” kata Firman saat dihubungi, Rabu (12/12/2018).
Politikus Golkar menilai apakah nanti terbentuknya pansus ataupun panja untuk menyelidiki persoalan tersebut. Semuanya ini agar masyarakat bisa tau bagaimana cara kerja dari aparatur sipil bekerja.
“Perlu adanya nanti dibentuk pansus atau panja yang jelas supaya masyarakat bisa tau dan terbuka akan peristiwa memalukan ini,” ujar Firman.
Disisi lain, lanjut Firman mengatakan, dibentuknya (pansus atau panja) untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa kasus ini bukan sepenuhnya kesalahan dari Presiden Jokowi.
“Ini supaya clear saja dibentuknya (pansus atau panja) agar tidak ada lagi nada miring dan menyudutkan pemerintah kalau semua ini karena ketidakbecusan pemeritahan Jokowi. Dan ini pastinya bisa menjadi jawaban bagaimana kinerja aparatur negara dalam mengelola data kependudukan sampai hanncur seperti ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mempersilakan DPR jika ingin membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyelidiki kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang tercecer di Duren Sawit, Jakarta Timur. Keberadaan Pansus dinilai penting guna mengingatkan masyarakat atau aparatur negara agar lebih berhati-hati dengan e-KTP.
“Pansus itu juga penting sehingga masyarakat dan juga petugas-petugas aparat negara lebih hati-hati. Kalau mau ya silakan, namun apakah peristiwa itu berat sekali karena juga ada yang saya lihat di televise bahwa dia tidak tahu KTP-nya ada di situ,” kata JK di Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Menurut dia, kasus data identitas resmi warga negara yang tercecer sangat berbahaya, baik secara ekonomi maupun politik. Untuk itu, kata JK, pembentukan Pansus DPR dapat memberikan kesempatan kepada pemerintah yang menangani e-KTP lebih hati-hati dalam menjalankan tugasnya.
Namun, JK mempertanyakan urgensi pembentukan Pansus DPR karena saat ini tengah ditangani Kepolisian dan Kementerian Dalam Negeri.
“Saya kira yang tentu harus diteliti dulu baik itu polisi juga Kemendagri kalau dia (DPR) mau ikut serta harus menyelidiki memanggil orang untuk mendapat pengetahuan,” ujar JK.
Diketahui, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kemendagri serius mendalami kasus ribuan e-KTP yang tercecer di Duren Sawit. Bambang juga mengatakan, usulan untuk membentuk panitia khusus mulai terdengar dari sejumlah Anggota Komisi II DPR.
