Jakarta, PONTAS.ID – Dalam mendukung kebangkitan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengupayakan percepatan pendaftaran bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya reforma agraria yang bertujuan agar ekonomi tidak semakin merosot di masa mendatang.
Hal itu disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil saat menjadi narasumber pada webinar disalah satu media swasta dengan tema Kebangkitan Ekonomi Nasional Melalui Inovasi, Pangan dan Reforma Agraria, Jumat (11/12/2020).
“Pendaftaran tanah itu penting. Kenapa? Karena pertama adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada tanah masyarakat dan yang kedua adalah memberikan akses masyarakat kepada lembaga keuangan formal sehingga financial inclusion meningkat. Maka kita percepat dan targetnya adalah tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia terdaftar dan jika memungkinkan sudah bersertipikat,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima PONTAS.id, Sabtu (12/12/2020).
Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengatakan, program lain untuk mendukung peningkatan ekonomi nasional adalah dengan program Reforma Agraria. Ia mengatakan pemerintah memiliki target 9 juta hektar untuk pelaksanaan Reforma Agraria yang dilaksanakan dengan 2 komponen.
“Reforma agraria ada 2 komponen, yaitu legalisasi aset masyarakat yang sebenarnya ini aset yang telah dimiliki masyarakat kemudian negara memberikan kepastian hukum berupa sertipikat. Komponen kedua yaitu redistribusi tanah, aset tanah yang baru atau fresh land yang diberikan kepada masyarakat dari tanah terlantar seperti HGU yang tidak dimanfaatkan dan pelepasan tanah kawasan hutan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Di masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah juga perlu memperkenalkan inovasi yang memudahkan masyarakat, tentu dalam hal pelayanan publik. Oleh sebab itu, Kementerian ATR/BPN memperkenalkan layanan elektronik seperti Hak Tanggungan, Zona Nilai Tanah, Pengecekan Sertipikat serta SKPT.
“Dengan layanan elektronik yang kita perkenalkan ini berhasil mengurangi antrean di kantor pertanahan sekitar 40%. Kita akan terus berinovasi, target kami pada tahun 2024 nanti seluruh layanan di BPN sudah bersifat elektronik sehingga dapat memberikan kepastian hukum bahkan mencegah konflik dan sengketa,” jelas Sofyan A. Djalil.
Dalam meningkatkan ekonomi di beberapa daerah, Menteri ATR/Kepala BPN juga menuturkan berhasil diatasi dengan adanya ganti untung dari program pengadaan tanah di berbagai wilayah.
“Kami sangat mendukung program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, karena infrastruktur bisa dibangun kalau tanahnya bisa dibebaskan, dan ini merupakan tugas kami. Alhamdulillah kita sudah berhasil membebaskan tanah dengan cara yang baik sehingga seluruh Sumatra akan tersambung dengan tol, Jawa akan tersambung ke Banyuwangi, Bali juga sedang dibuat tol dari utara ke selatan, Manado-Bitung, Samarinda-Balikpapan dan masih banyak daerah lainnya,” ucap Sofyan A. Djalil.
Pada saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi nasional hanya akan berjalan tentu apabila dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai sektor.
“Kami di Kementerian Keuangan akan terus melakukan dan merumuskan langkah kebijakan APBN dalam rangka kita untuk mengendalikan covid dan menangani dampak covid terhadap sosial dan ekonomi dan tentu Kementerian Keuangan bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga, pemerintah daerah dan juga masyarakat secara luas, termasuk dunia usaha,” tutur Sri Mulyani Indrawati.
Dalam proses pemulihan ekonomi, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan sedang mengembangkan penggunaan teknologi digital untuk produktivitas pertanian.
“Mudah-mudahan dengan banyaknya teknologi digital yang dipakai di sektor pertanian, maka tingkat produktivitas kita bisa meningkat, ketergantungan terhadap impor juga berkurang sehingga ekonomi bisa segera pulih,” tutup Bambang Brodjonegoro
Penulis: Rahmat Mauliady
Editor: Pahala Simanjuntak
