Marak Sengketa Tanah Adat, BPN Sorong Terkesan Cuci Tangan

Destinasi Wisata Bahari, Pulau Um, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat //Foto: DPD HPI Papua Barat

Jakarta, PONTAS.ID – Masyarakat Kampung Adat Malaumkarta, berharap agar Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong, Papua Barat membantu percepatan proses pengukuran tanah adat secepat mungkin. Karena nantinya itu bisa menjadi contoh konflik tanah adat yang terjadi.

Hal ini disampaikan Ketua Ikatan Pemuda di Kampung Adat Malaumkarta, Troyanus Kalami kepada Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra, di Pulau Um yang letaknya berseberangan dengan Kampung Malaumkarta pada Jumat (20/11/2020).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong, Subur mengatakan bahwa dalam melakukan pemetaan di Kampung Adat Malaukarta tidak bisa sembarangan.

“Kampung ini masih termasuk kawasan hutan. Kami hanya bisa mengukur tanah yang bukan kawasan hutan, karena bukan bagian kami jika melakukan pemetaan di kawasan hutan,” kata Subur melalui siaran pers yang diterima PONTAS.id, Sabtu (21/11/2020).

Beruntung, hal ini diluruskan Wamen, Surya Tjandra, yang mendukung adanya pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat Malaumkarta.

“Inisiatif ini sangat bagus. Justru kita banyak belajar dan berharap tidak berhenti di kampung ini saja. Kita bisa terapkan contoh pemetaan partisipatif ini ke daerah lain. Dan bisa dijadikan bahan bagaimana kita membantu kepastian hukum hak adat dan tanah adat di sini. Itu sangat penting karena agar tidak menciptakan konflik-konflik,” kata Wamen.

Wamen menambahkan bahwa kerja sama lintas sektor itu perlu untuk memudahkan masyarakat adat. Wamen pun berjanji akan membantu pemetaan partisipatif yang dilakukan warga.

“Ketika dimana titik tanah adat itu ditemukan akan mudah sekali melakukan pemetaan dan karena wilayah ini sebagian besar merupakan kawasan hutan bukan ranah kami di situ. Oleh karena itu, kerja sama lintas sektor itu sangat penting sekali untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini,” tutur Wamen.

Sebelumnya, Troyanus Kalami, mengatakan warga tidak mengenal batas tanah secara pasti karena hanya diberi tahu secara turun-temurun yang kemudian dihafal di luar kepala dengan berpatokan pada tanda alam.

“Jika semua tanah ini sudah terpetakan kami akan memberdayakan potensi pariwisata agar menambah nilai ekonomi,” kata Troyanus.

Berkaca dari latar belakang tersebut, masyarakat kata Troyanus telah melakukan pemetaan batasan tanah adat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Kami sekarang sedang melakukan pelatihan penggunaan GPS untuk menentukan dimana zona kami yang kemudian nantinya akan dikembangkan menjadi nilai ekonomi,” tambahnya.

Sebagai informasi,Kampung Adat Malaumkarta, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat merupakan salah satu destinasi wisata di Papua Barat yang sangat indah dengan pulau-pulau kecil yang mengelilinginya.

Penulis: Rahmat Mauliady
Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here