Jakarta, PONTAS.ID – Kartu Pra Kerja semula akan membuka pendaftaran pada 7 April 2020 kini diundur, karena proses pendataan calon peserta yang belum rampung.
Ketua MPR, Bambang Soesatyo meminta pemerintah bekerja sama dengan serikat buruh dalam memverifikasi data kongret di lapangan.
“Hal itu mengingat banyaknya pekerja yang di PHK, di samping adanya pekerja informal lainnya yang layak mendapat bantuan program Kartu Pra Kerja,” kata pria akrab disapa Bamsoet dalam keterangan pers, Selasa (7/4/2020).
Selain itu, Bamsoet mendorong pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan agar mensosialisasikan tata cara dan persyaratan mendaftar untuk mendapatkan Kartu Pra Kerja tersebut.
Bamsoet meminta pemerintah segera merampungkan pendataan tersebut, mengingat saat ini kondisi masyarakat semakin minus penghasilan.
“Di samping masyarakat melaksanakan kewajiban berdiam di rumah sebagai antisipasi penyebaran virus COVID-19,” jelasnya.
Pemerintah mengeluarkan Kartu Pra Kerja guna menekan dampak ekonomi dari penyebaram wabah virus corona baru COVID-19.
Pemerintah berencana membuka pendaftaran Kartu Pra Kerja 2020 secara online mulai minggu kedua pada April.
Para peserta akan mendapatkan insentif dan bantuan pelatihan total Rp 3.550.000, terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta dan insentif pasca-pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan.
Selain itu, peserta Kartu Pra Kerja juga akan menerima insentif survei kebekerjaan sebesar Rp50.000 per survei untuk tiga kali survei.
Pekerja formal maupun informal yang terdampak COVID- 19 dapat mendaftarkan diri di laman resmi www.prakerja.go.id.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Idul HM
