Fraksi Partai PAN menyatakan menolak ikut melakukan rapid tes corona yang akan difasilitasi oleh kesekjenan DPR.
Senada dengan PAN, Fraksi Partai Demokrat pun ikut menolak adanya test tersebut dengan dalih rakyat harus didahulukan ketimbang anggota dewan.
“Dahulukan rakyat, karena mereka yang benar membutuhkan,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono dalam keterangan pers, Selasa (24/3/2020).
Menurut Ibas, sapaan akrabnya, masyarakat masih kesulitan untuk mengikuti pemeriksaan tes virus corona. Untuk itu, ia lebih menyarakan agar para anggota DPR memiliki rasa empati serta kemanusiaan terhadap masyarakat yang terinfeksi virus corona, yang kini masih dalam perawatan.
Kendati demikian, Ibas mengapresiasi protokol corona yang dilakukan Setjen DPR selama ini.
Ibas melanjutkan di saat kondisi seperti sekarang setiap anggota DPR harus hadir dalam memerangi virus corona ini bersama rakyat.
Di mana, sambung Ibas, virus ini telah menjangkiti 579 warga Indonesia dan merenggut 49 nyawa rakyat Indonesia. Serta tersebar di 22 provinsi.
“Terpenting selamatkan rakyat. Itu perjuangan Demokrat,” tegas Ibas.
Kemudian alasan lain, kata Ibas, FPD menolak dilakukan tes tersebut, karena rasa kemanusiaan, di saat banyak gugurnya tenaga medis yang merawat para pasien COVID-19.
“Intinya negara harus perhatikan keadilan untuk semua warga termasuk akses mendapatkan kepastian, perlindungan dan distribusi alat-alat kesehatan,” tandas Ibas.
Sebelumnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menolak untuk melakukan rapid test kepada anggota DPR dan juga keluaganya.
PAN memandang keselamatan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar harus diutamakan.
Di tengah situasi seperti ini, semua pihak harus cerdas dan arif dalam menetapkan skala prioritas penanganan virus corona.
“Saya agak terkejut mendengar usulan itu. Tiba-tiba kok malah anggota DPR dan keluarganya yang diutamakan. Padahal, jelas kasat mata, banyak tenaga medis dan masyarakat yang terpapar. Merekalah yang lebih penting untuk didahulukan,” kata Anggota DPR Fraksi PAN, Zainuddin Maliki dalam keterangan pers, Selasa (24/3/2020).
“Saya yakin ada perasaan tidak enak pada teman-teman anggota. Apalagi, ini bukanlah kebijakan formal DPR. Ini adalah usulan dan kebijakan sepihak kesekjenan DPR. Saya tahu para anggota DPR lebih mengutamakan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar yang perlu mendapat perhatian,” sambung Zainuddin.
Atas dasar itu, sebaiknya rencana rapid test pada anggota DPR dan keluarganya dibatalkan.
Apalagi saat ini, masyarakat banyak menyorot kinerja pemerintah dan DPR. Lebih baik jika DPR fokus mencari jalan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kompleks penanganan virus corona ini.
“Kalau mau mengadakan test, silahkan laksanakan secara sendiri-sendiri. Itu adalah hak. Tidak ada yang bisa melarang. Tetapi kalau dilaksanakan kolektif itu tidak baik. DPR dinilai hanya mau menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya,” jelasnya.
Agar isu rapid test bagi anggota DPR dan keluarganya tidak berlarut-larut, pimpinan DPR sebaiknya segera meminta agar kesekjenan membatalkan kegiatan tersebut.
“Meskipun belakangan disebut bahwa anggarannya adalah hasil sumbangan pimpinan dan anggota, namun tetap saja masyarakat merasa ada kejanggalan. Kalaupun ada sumbangan, lebih bagus jika disumbangkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan,” tegasnya.
Diketahui, Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar menyebut bahwa anggota dewan bersama dengan keluarganya akan menjalani rapid test atau tes cepat virus Korona.
Indra menjelaskan, adanya rapid test tersebut guna menekan angka penyebaran virus Korona yang saat ini sedang mewabah Indonesia.
“Jumlah anggota kan 575. Jadi kalau dikali 4 rata-rata sekitar 2.000. Itu keseluruhan dengan pembantu dan driver barang kali,” ujar Indra Iskandar saat dihubungi, Senin (23/3/2020).
Indra mengatakan alat rapid test tersebut belum datang. Sehingga diperkirakan tes tersebut akan bisa dilakukan oleh anggota dewan dan keluarga pada Kamis atau Jumat pekan ini.
“Jika nantinya ada anggota dewan dan keluarganya ada yang positif terkena Korona. Maka akan dirujuk ke rumah sakit yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan penanganan. Nanti akan ditangani sesuai prosedur penanganan virus,” katanya.
Sementara untuk hasil tes yang negatif. Maka juga akan dirujuk ke rumah sakit. Hal itu dilakukan supaya anggota dewan dan keluarganya diberikan vaksin anti-flu dan juga anti-phenomia.
Untuk magenai biaya dari rapid test tersebut, Indra mengatakan ada sumbangan dari beberapa anggota dan pimpinan DPR.
“Memang semua anggota DPR ingin memastikan dirinya dan keluarganya clear (tidak terkena virus Korona),” tuturnya.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Idul HM
