BPJS Batal Naik, DPR: Pemerintah Harus Kembalikan Uang Rakyat

Saleh Daulay dan Rahmad Handoyo dalam diskusi Dialektika Demokrasi
Saleh Daulay dan Rahmad Handoyo dalam diskusi Dialektika Demokrasi

Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan putusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan peraturan kenaikan iuran BPJS sehingga badan penyelenggara jaminan kesehatan nasional itu harus mengembalikan kelebihan uang dibayarkan masyarakat.

“Jika Putusan itu mengatakan bahwa itu diputuskan membatalkan semua Perpres itu sejak (1) Januari ya tentu uang sudah dibayarkan masyarakat tidak berlaku, artinya tidak sah untuk dikutip atau diambil negara jika putusannya seperti itu,” tegas Saleh dalam Dialektika Demokrasi ” Progres BPJS Kesehatan Pasca Putusan MA” di Media Center Kompleks Parlemen, Kamis (12/3/2020).

Ia menjelaskan, uang yang sudah terlanjur dibayarkan itu tidak sah diambil oleh negara karena bertentangan dengan putusan MA. Karena itu pemerintah harus mengembalikan uang yang sudah lebih dibayarkan tersebut.

“Tentu uang yang sudah dibayarkan sejak Januari harus dikembalikan oleh negara kepada masyarakat,” ujar politikus PAN.

Saleh meminta MA segera mengirimkan salinan putusan tersebut ke pemerintah dan lembaga terkait. Dengan begitu pemerintah bisa sesegera mungkin melaksanakan putusan dan tidak ada alasan untuk tidak mematuhinya.

“Kita mendorong MA untuk segera menyampaikan salinan putusan itu kepada presiden dan juga kementerian dan lembaga terkait supaya bisa segera dilaksanakan,” pungkasnya.

Subsidi Silang

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR lainnya, Rahmad Handoyo mengusulkan solusi menangani defisit BPJS Kesehatan, terutama pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Perpres tentang kenaikan BPJS Kesehatan. Solusi yang dimaksudnya adalah subsidi silang untuk BPJS Kesehatan dengan subsidi di bidang energi dan infrastruktur.

“Dengan subsidi silang ini, dapat mengurangi defisit BPJS Kesehatan, terlebih lagi masyarakat lebih memperlukan subsidi kesehatan dari pada energi dan infrastruktur,” kata Rahmad ditempat yang sama.

Namun, politisi PDI Perjuangan ini secara pribadi mengusulkan ada beberapa yang sudah diramu stake holder lain, seperti meningkatkan subsidi BPJS dialihkan, 125 trilun kenapa tidak diambil dari subsidi listrik, BBM, LPG juga dikurangi sedikit.

“Bisa juga subsidi silang infrastruktur, ini untuk rakyat juga kok. Kita akan sharing solusinya untuk menyelamatkan BPJS dan menyelamatkan rakyat,” ungkapnya.

Terakhir, Rahmad menambahkan agar Pemerintah juga harus menyeimbangkan neraca pembiayaan BPJS Kesehatan. Dimana masih banyak managemen yang memberikan klaim fiktif yang merugikan BPJS Kesehatan.

“Intinya ini harus diselamatkan, mau bagaimana caranya harus diselamatkan. Karena kalau tidak maka yang rugi kita semua. Intinya ini adalah masalah kelangsungan kesehatan rakyat kita dan bukan kelangsungan BPJS,” tegasnya.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Stevany

Previous articleMPR Gandeng Yayasan Putri Indonesia Sosialisasikan 4 Pilar
Next articleShopee Jamin Produk Cina Dijual Terbebas Virus Corona

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here