BI Perlu Membangun Sistem Keuangan Syariah Terintegras

Anis Byarwati
Anis Byarwati

Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati mengapresiasi kepada Bank Indonesia (BI) atas peran dan kontribusinya dalam mengembangkan ekonomi Syariah.

Selain itu, Anis juga menyampaikan beberapa catatannya. Pertama, ia mengatakan bahwa pada dasarnya sistem ekonomi syariah terintegrasi satu dengan yang lain. Lembaga Keuangan Syariah harus terintegrasi dengan sektor riil dalam membentuk eksistim ekonomi syariah. Lembaga Keuangan Syariah perlu berbenah untuk mewujudkan Lembaga yang terintegrasi, antara industri perbankan syariah dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) serta Lembaga sosial keagamaan (zakat dan wakaf).

“Saya mendorong BI agar bisa berperan menjadi faktor pendorong dalam mewujudkan gagasan sistim ekonomi dan keuangan syariah yang terintegrasi,” katanya di Kompleks Parlemen, Rabu (10/2/2021).

Selanjutnya, Anis membahas tentang komitmen BI dalam pengembangan ekonomi digital. Salah satu titik lemah yang dimiliki oleh Perbankan Syariah nasional adalah pengembangan sistem informasi teknologi (IT) yang terkesan lamban.

Sehingga jauh tertinggal dengan Bank Konvensional. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat pengembangan sistem IT di lembaga keuangan memerlukan investasi dana yang besar. Bahkan BRI berani mengeluarkan investasi besar untuk memiliki satelit sendiri, agar mampu mengembangkan sistem IT yang lebih unggul.

“Tentunya kita berharap, bank-bank syariah juga fokus mengembangkan sistem IT yang mampu meningkatkan daya saingnya. Terutama dalam mengantisipasi perkembangan industri financial technology (fintech). Dengan sistem IT yang memadai, diharapkan bank Syariah bisa tumbuh dan berkembang bersama dalam meningkatkan layanan dan memperluas segmentasi pasar. Saya minta BI ikut mendorong hal ini,” ungkap Anis.

Dalam kaitannya dengan UMKM, Anis menilai salah satu yang paling bermasalah adalah ketersediaan dan akurasi data. Pada titik ini, Anis berharap BI dapat berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kita jangan terlalu jauh berbicara UMKM go digital kalau data UMKM saja tidak punya,” tegas politikus PKS ini.

Adapun dalam kaitannya dengan ekonomi digital, Anismemandang bahwa regulator seringkali berada di belakang industri digital. Sehingga regulasi yang dikeluarkan out of date.

“Saya sarankan BI mengambil peran dalam pelaksanaan regulasi ini. Karena banyak masalah lain pada ekonomi digital seperti konglomerasi dan kerahasiaan data,” tandasnya.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Rahmat Mauliady

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here