ESDM: Proyek 35.000 MW Baru Beroperasi 19 persen

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana

Jakarta, PONTAS.ID – Tahun 2020 ini merupakan puncak dari Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 35.000 MW atau yang dikenal dengan Program 35.000 MW.

Kapasitas pembangkit listrik pada program yang diluncurkan Presiden Jokowi pada tanggal 4 Mei 2015 di Yogyakarta ini direncanakan bertambah sebesar 8.823 MW pada tahun ini, atau penambahan terbesar selama periode program 35.000 MW.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Ketenaglistrikan (Dirjen Gatrik) ESDM, Rida Mulyana, saat menyampaikan presentasi pada Rapat Dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Komplek DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (5/2/2020).

“Setelah tahun 2020, tambahan kapasitas pembangkit dari Program 35.000 MW berangsur-angsur turun dan diharapkan semua proyek dapat diselesaikan pada tahun 2029,” ungkap Rida.

Dalam kesempatan tersebut, Rida juga menyampaikan progres Program 35.000 MW di mana sampai dengan akhir tahun 2019, dimana 96% proyek atau sebesar 33.856 MW telah terkontrak, diantara sebesar 6.811 MW atau sekitar 19% pembangkit Program 35.000 MW telah beroperasi.

Rida menambahkan bahwa hanya tersisa 1.563 MW atau sekitar 4% pembangkit yang belum kontrak atau power purchase agreement (PPA).

Selain menyampaikan perkembangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, RDP kali ini juga membahas berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pembangunan ketenagalistrikan, diantaranya  perizinan, pembebasan lahan, serta adanya isu sosial.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Alex Noerdin, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Komisi VII meminta Dirjen Ketenagalistrikan untuk melakukan kajian mengenai besaran overcapacity listrik beserta solusinya pada program 35.000 MW.

Komisi VII juga mendesak Diorjen Ketenagalistrikan untuk  meningkatkan penggunaan Energi Baru dan terbarukan (EBT) dalam setiap pembangunan pembangkit listrik.

Selain membahas infrastruktur ketenagalistrikan, RDP ini juga membahas program peningkatan rasio elektrifikasi dan sambungan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu, dimana Ditjen Ketenagalistrikan akan memvalidasi dan meningkatkan angka rasio elektrifikasi di daerah tertinggal. terdepan, dan terluar.

“Komisi VII juga sepakat dengan Dirjen Ketenagalistrikan untuk melanjutkan program sambungan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu untk daya 450 VA,“ ungkap Noerdin.

Penulis: Riana

Editor: Luki H

Previous articleDalam 5 Tahun, Kapasitas Pembangkit Listrik Meningkat 15 GW
Next articleTransformasi  ATR/BPN Menuju Pertanahan dan Tata Ruang Berstandar Dunia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here