Insiden ‘Oil Spill’ di Karawang, DPR Desak Pertamina Lakukan Ini

Nelayan menangkap ceceran limbah padat B3 dari tumpahan minyak yang berasal dari bocoran semburan sumur lepas pantai millik PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di perairan Karawang, Jabar, pada Juli 2019. (Foto: KIARA/Mongabay Indonesia)

Jakarta, PONTAS.ID – Terkait insiden tumpahan minyak di perairan Karawang, Jawa Barat, yang terjadi awal Agustus lalu, Komisi VII DPR RI mendesak PT Pertamina (Persero) untuk segera menghentikan kebocoran minyak dan melakukan penanganan terhadap lingkungan yang ditimbulkan.

Tak berkenti di situ, menurut Plt Dijen Migas ESDM, Djoko Siswanto, DPR pun meminta agar progress penanganan tersebut dilaporkan setiap pekan.

“Intinya, Komisi VII meminta Pertamina Group untuk terus melakukan penanganan, baik menghentikan kebocoran minyak maupun dampak lingkungannya. Kedua, meminta Kementerian ESDM, SKK Migas, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusahan Lingkungan KLHK, Dirjen Penegakkan Hukum KLHK, SKK Migas, serta PT Pertamina (Persero) grup untuk menyampaikan laporan berkala setiap seminggu kepada Komisi VII,” papar Djoko, di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Di kesempatan yang sama, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fajriyah Usman, mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya masih berupaya menutupi kebocoran sumur. Targetnya, penutupan sumur tersebut bisa tuntas paling lambat pada 8 Oktober 2019.

“Intinya penutupan sumur kami estimasikan paling lama 8 Oktober,” tikas Fajriyah.

Lalu, samba menangani kebocoran sumur, Pertamina terus mendata dan menyalurkan kompensasi bagi warga terdampak. I

“Intinya tanggung jawab akan kami tunaikan, kompensasi terlebih dahulu. Kami gunakan bank Himbara dengan metode cashless sehingga screening (verifikasi) bisa dilakukan,” ujar Fajriyah.

“Ini tahap pertama karena sumber oil spill belum tertutup sempurna, masih on progress. Tapi kami berharap nggak ada beberapa tahap karena diharapkan September ini atau paling lama di awal Oktober sudah tertutup,” terangnya.

Kemudian, terkait ganti rugi kerusakan lingkungan, Fajriyah mengatakan bahwa hal itu akan dihitung oleh KLHK bersama dengan Pertamina.

“Itu nanti diperhitungkan, kan ada KLHK bersama Pertamina lakukan survei. Kami akan lakukan rehabilitasi, baik masyarakat dan lingkungan,” tuntas Fajriyah.

Previous articleJonan Lantik Mohammad Hidayat Jadi Direktur Hilir Migas
Next articleKata Dwi Soetjipto Soal Kasus Mafia Migas di Petral

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here