Jakarta, PONTAS.ID – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak perluasan jenis pekerjaan yang boleh diisi oleh tenaga kerja asing (TKA).
Presiden KSPI Said Iqbal menilai, kebijakan ini berpotensi mengancam keberadaan tenaga kerja lokal. Menurut dia, dengan membebaskan TKA bisa bekerja di berbagai jenis perusahaan, akan membuat pencari kerja lokal asal Indonesia akan kesulitan mendapat pekerjaan.
“Kebijakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan BAB mengenai TKA,” kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/9/2019).
Iqbal menilai ada tiga pelanggaran yang bisa saja terjadi. Pertama, TKA yang bekerja di Indonesia wajib didampingi oleh pekerja lokal. Selain itu, TKA juga wajib berbahasa Indonesia. Dengan adanya perluasan seperti ini, bisa saja terjadi TKA bekerja tanpa pendamping dari tenaga kerja lokal.
Kedua, ketika perusahaan menggunakan TKA maka harus terjadi transfer of job (perpindahan pekerjaan) dan transfer of knowledge (perpindahan pengetahuan). Tujuannya adalah, ketika massa kontrak kerja si TKA sudah habis, maka posisinya bisa digantikan oleh tenaga kerja lokal. Jika pekerjaan yang bisa diduduki TKA diperluas, maka perpindahan keahlian dan perpindahan pekerjaan tidak akan terjadi.
Ketiga, TKA yang bekerja di Indonesia tidak boleh unskilled worker (pekerja tidak terampil). Hal ini untuk memberikan proteksi terhadap pencari kerja lokal. Dengan adanya kebijakan ini, maka membuka peluang TKA unskilled worker mengisi posisi pekerjaan di Indonesia, sehingga kesempatan kerja semakin sulit didapatkan.
Oleh karena itu, kata Said Iqbal, pihaknya meminta agar Kepmenaker Nomor 228 Tahun 2019 dicabut. Selain itu, KSPI juga akan melakukan judicial review (uji materi) terhadap Kepmenaker tersebut.
Disamping itu, Iqbal mengingatkan, bahwa KSPI akan melakukan aksi 150.000 buruh di 10 provinsi pada tanggal 2 Oktober 2019. Khusus di Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di DPR RI. Adapun isu yang akan diangkat adalah menolak revisi UU Ketenagakerjaan dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
“Jika Kepmenaker ini tidak segera dicabut, salah satu tuntutan yang akan kami suarakan adalah penolakan terhadap kebijakan TKA. Bisa saja selain aksi di DPR RI, kami juga akan melakukan aksi di kantor Kemenaker,” tegas Iqbal.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Pahala Simanjuntak
