Perpres Tentang TKA, Perbaiki Iklim Investasi di Indonesia

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meninjau stand UKM binaan APINDO saat menghadiri Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia ke-10 di Jakarta, 24 April 2018.

Jakarta, PONTAS.ID – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Dengan banyaknya investor yang akan menanamkan modalnya ke Indonesia, bisa membuka lapangan kerja baru yang banyak pula. Hal disampaiakan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto, Saat Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke-10 di Jakarta, Selasa (24/4).

“Sejak dahulu, tenaga kerja asing khususnya yang expert ini kalau datang ke Indonesia itu bersama para pemodal. Bukan datang dan mencari kerja sendiri di Indonesia,” ujarnya, Seperti dikutip dari Keterangan Tertulis Humas Kemenperin yang diterima PONTAS.id di Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Airlangga mengatakan, melalui perpres tersebut, pemerintah memberi kemudahan mengenai pemberian visa bagi tenaga ahli asing ini untuk memberikan transfer pengetahuan dan teknologi bagi tenaga kerja lokal.

“Contohnya, perusahaan maintenance, mereka memerlukan tenaga ahli itu paling tidak enam bulan  untuk pengerjaannya. Nah, kalau izinnya hanya untuk tiga bulan, bagaimana pabrik bisa beroperasi dan  berjalan,” ucapnya.

Menurut kemenperin, kualifikasi TKA yang boleh masuk ke Indonesia tidak dilonggarkan, yang boleh masuk hanya tenaga kerja dengan keahlian khusus yang ketersediaannya kurang di Indonesia.

Selain itu, lanjut Menperin, khusus sektor industri digital, saat ini Indonesia sedang banyak membutuhkan tenaga ahli dari luar negeri untuk memberikan pelatihan bagi para startup lokal. Kalau mereka tidak bisa masuk, maka pengembangan software itu terpaksa outsourcing ke negara lain.

“Sebagai contoh di Yogyakarta, banyak call center yang dibangun di sana. Itulah yang kita dorong, karena perbandingannya 1 expert, 1.000 tenaga kerja lain,” tutur Airlangga.

Lebih lanjut, sejak awal, pemerintah menyatakan bahwa pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia adalah untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi.

Editor: Idul HM

Previous articleSoal Polemik TKA, Jokowi: Itu Politik!
Next articleSektor Pariwisata Terus Digenjot Agar Jadi Sumber Devisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here