Menikah Sekantor Diputus MK, KSPI Warning Pengusaha

Presiden KSPI, Said Iqbal saat berbicara kepada wartawan

Jakarta, PONTAS.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 153 Ayat 1 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dengan adanya putusan MK, maka perusahaan tidak bisa melakukan PHK atau menetapkan aturan yang melarang karyawannya menikah dengan rekan kerja satu kantor.

“KSPI meminta seluruh pengusaha di Indonesia dan Apindo menjalankan keputusan MK, dengan tidak lagi melarang pekerja dalam satu perusahaan menikah,” kata Presiden KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia), Said Iqbal di Jakarta, melalui siaran pers yang diterima PONTAS.id,  Jumat (15/12/2017).

“KSPI juga meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan memastikan putusan MK ini dapat berjalan di semua perusahaan,” lanjutnya.

Sebagaimana dalam Pasal 153 ayat 1 huruf (f) diatur: “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama.”

“Frasa ‘kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama’ menjadi celah bagi perusahaan melarang pegawainya menikah dengan kawan sekantornya. “Jika pegawai tetap ingin menikah, biasanya perusahaan mengharuskan salah satu orang mengundurkan diri dari perusahaan,” imbuhnya.

Menurut Iqbal, ada tiga hal yang menjadi dasar bagi KSPI mengapresiasi putusan tersebut, yaitu, berdasarkan Konvensi ILO, tidak boleh ada diskriminasi dalam dunia kerja. Larangan pekerja dalam satu perusahaan menikah adalah bentuk diskriminasi.

Kemudian, berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Ketiga, dalam dunia ketenagakerjaan modern ini, sudah tidak relevan lagi mensyaratkan mengenai perkawinan. “Sebab saat ini yang menjadi penilaian utama adalah profesionalisme, efisiensi kerja, dan keterampilan (skill).  Berdasarkan hal-hal tersebut, maka buruh memandang putusan MK sudah sangat tepat,” pungkas dia.

Editor: Hendrik JS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here