Fahri Hamzah: Kalau Ada Lembaga yang Terlalu Kuat, Ya Harus Dilemahkan

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menilai, tak masalah bila sebagian kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‘dirampas’ melalui revisi UU KPK. Menurutnya, hal itu sebagai check and balances dalam negara demokrasi.

“Dulu waktu kita amandemen UUD 45 sampai empat kali, pikirannya dan tujuannya untuk melemahkan presiden. Dalam amandemen UUD 45 itu kekuasaan presiden dirampas. Sekarang kalau ada amandemen UU KPK dan sebagian kewenangannya dirampas itu enggak ada masalah,” kata Fahri, di Jakarta, Minggu (8/9).

Fahri menuturkan, dalam teori sistem demokrasi, semua lembaga harus punya kekuatan yang sama dalam konsep check and balances. Jadi, kalau ada lembaga yang terlalu kuat memang harus dilemahkan.

“Dalam teori sistem demokrasi, semua lembaga harus punya kekuatan yang sama dalam konsep check and balances jadi kalau ada lembaga yang terlalu kuat ya memang harus dilemahkan,” tuturnya.

Lebih jauh, Fahri pun menilai, revisi UU KPK ini sama sekali tidak melemahkan KPK, semuanya murni hanya untuk mengatur pengawasan KPK.

“Setahu saya gak ada perampasan hak, hanya pengawasan, dan menghindarkan KPK dari kesalahan,” tuntasnya.

Penulis: Riana

Editor: Stevanny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here