Jakarta, PONTAS.ID – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah tak menutup diri dari investasi asing dalam proyek pembangunan ibu kota baru. Kendati demikian, ia menegaskan, pemerintah akan mengutamakan pendanaan dari dalam negeri.
Bambang menuturkan, prioritas investasi akan ditujukan kepada investor swasta dalam negeri dan BUMN. Investor asing yang ingin masuk diarahkan membentuk perusahaan patungan. “Silakan bekerja sama dengan perusahaan lokal atau BUMN,” kata Bambang di Jakarta, Kamis (5/9/2019).
Dalam laporan Bappenas menyebutkan biaya pemindahan ibu kota diperkirakan mencapai Rp 485,2 triliun. Sebanyak 19,2 persen atau sekitar Rp 93,5 triliun di antaranya akan dibiayai oleh APBN. Sementara itu, 54,5 persen lainnya (Rp 265,2 triliun) menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan sisanya, 26,2 persen (Rp 127,3 triliun) diharapkan berasal dari swasta.
Bambang menjelaskan, pemerintah terbuka lebar kepada banyak negara untuk menjadi investor pembangunan ibu kota baru. “Kami tidak menyasar negara tertentu,” tuturnya.
Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta mengaku tak keberatan jika harus bekerja sama dengan investor asing untuk membangun ibu kota baru. Mereka juga siap membentuk perusahaan patungan jika dimungkinkan.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Hendrik JS
