DPR Dukung Holding BUMN UMi Perkuat Kelembagaan, Permodalan & Layanan

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung

Jakarta, PONTAS.ID – Langkah untuk memperkuat akses layanan dan memperluas jangkauan pembiayaan ke masyarakat kelas bawah melalui integrasi ekosistem (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ultra Mikro dinilai tepat. Gagasan untuk pembentukan holding BUMN Ultra Mikro (UMi) ini mendapat dukungan dari kalangan anggota dewan di DPR RI.

Pasalnya, perluasan jangkauan dan akses layanan kredit UMi dinilai sangat dibutuhkan masyarakat di segmen paling bawah. Ini mengingat dari 57 juta pelaku usaha UMKM di Indonesia, sekitar 30 juta di antaranya belum tersentuh layanan perbankan dan menjadi target incaran dari rentenir alias lintah darat.

Dukungan pembentukan holding BUMN untuk UMi tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung. Dia menegaskan gagasan untuk memperkuat ekosistem Umi melalui rencana holding, dan BRI sebagai leader-nya serta dengan Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) di bawahnya merupakan langkah bagus.

“Menurut saya, itu langkah bagus. Integrasi pembiayaan ultra mikro akan memperkuat, baik dari sisi kelembagaan, permodalan dan pelayanan,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung, baru-baru ini.

Ia menyambut positif rencana holding karena ini bukan akuisisi melainkan sinergisitas ketiga entitas BUMN dalam memperlancar penyaluran kredit Umi ke masyarakat kecil. Harapannya, kekuatan ekonomi muncul dari bawah dan tentunya mensejahterakan masyarakat.

“Juga jaringan akan lebih kuat, karena jaringan BRI yang cukup luas bisa mempermudah akses bagi masyarakat untuk memperoleh modal. Ya kalau disiapkan dengan baik, hasilnya bisa positif,” ujar Martin di Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Menurutnya, integrasi ekosistem UMi ini akan lebih efektif, karena dukungan bagi pelaku usaha di kelas bawah baik dari sisi kelembagaan dan permodalan akan lebih kuat.

“Tentu ini dengan asumsi Kementerian BUMN berhasil melakukan sinkronisasi budaya korporasi ketiga lembaga tersebut. Ini tidak mudah sebab ketiganya sudah sekian lama beroperasi secara terpisah. Kita kasih kesempatan dulu Kementerian BUMN bekerja, dan akan kita pantau di Komisi VI,” jelasnya.

Integrasi BUMN untuk UMi bertujuan untuk mendukung visi pemerintah dalam memberdayakan usaha UMi, mempercepat laju inklusi keuangan, pembiayaan berkelanjutan, serta menyasar 57 juta pelaku UMKM yang mayoritas belum tersentuh layanan perbankan.

Rencananya, pembentukan holding BUMN ini akan dilakukan melalui aksi rights issue, setelah mendapat arahan dari Komite Privatisasi dan rekomendasi dari Menteri Keuangan serta konsultasi dengan DPR. Negara akan mengambil bagian dengan mengalihkan seluruh saham seri B di Pegadaian dan PNM untuk disetorkan ke BRI. Kepemilikan saham pemerintah di BRI dipastikan terjaga di level 56,75 persen.

Melalui adanya holding, ditargetkan bisa menaikkan jumlah nasabah pelaku usaha kecil yang terlayani lembaga keuangan formal dari semula sebanyak 15 juta orang menjadi 29 juta orang pada 2024 mendatang.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sebelumnya menyebut ada tiga hal utama yang akan muncul dari kehadiran holding BUMN untuk UMi. Pertama, integrasi BUMN diharap menciptakan efisiensi biaya dana (cost of fund). Kedua, sinergi jaringan yang berdampak pada ekspansi usaha berbiaya murah. Ketiga, holding diproyeksi mensinergikan digitalisasi dan platform pemberdayaan pelaku usaha kecil.

“Tentunya dengan ekosistem sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM cost of fund dari ekosistem ini bisa kami buat lebih rendah,” kata Kartika.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan integrasi BUMN untuk UMi nantinya akan menerapkan model co-existence. Sinergi dan simbiosis mutualisme antar ketiga perusahaan akan dikawal dengan pembentukan Key Performance Indicators (KPI) yang ketat.

Pasca integrasi BUMN untuk UMi terbentuk, jumlah aset BRI diprediksi bertambah sebesar 1,5 persen. Kemudian, kemampuan ketiga perusahaan juga akan lebih besar untuk menjangkau hingga 29 juta pelaku usaha UMi dan UMKM yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal (unbankable). “Kami sudah konsultasi juga dengan OJK dan mereka sampaikan mereka dukung langkah tersebut,” ujar Sri Mulyani belum lama ini.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Riana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here