Jakarta, PONTAS.ID – Sebagian kalangan menilai rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jawa ke Kalimantan hanya sekedar pencitraan.
Menanggapi hal itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengingatkan pemilihan lokasi bakal ibu kota negara yang baru bukan ajang kontes.
“Apalagi semua sudah sepakat untuk saling mendukung, di mana pun nanti ibu kota itu di Kalimantan,” kata Bambang di Jakarta, Rabu (21/9/2019).
Bambang meminta semua pihak untuk saling mendukung di mana pun nantinya ditetapkan lokasi perpindahan ibu kota negara itu. “Sekali lagi ini bukan kontes. Kalaupun ada yang menang, itu, ya, Kalimantan,” ujarnya.
Perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan, lanjutnya, adalah keinginan politik (political will) pemerintah untuk pemerataan pembangunan. Perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan diyakini akan membawa lompatan jauh ke depan pada pembangunan di seluruh Kalimantan.
Ciptakan Pusat Peradaban
Sementara itu dukungan pemindahan ibu kota juga datang dari Perkumpulan Profesional Lingkungan (Prof. Ling) seluruh Indonesia memberikan dukungan atas rencana kepindahan ibu kota negara dari pulau Jawa ke Pulau Kalimantan.
Kepindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan diyakini akan menciptakan pusat peradaban bagi bangsa Indonesia.
“Kepindahan ibu kota negara dari Pulau Jawa akan menyelamatkan ekologi Jawa yang terancam collapse,” kata Ketua Prof. Ling, Tasdiyanto Rohadi di Jakarta.
Tasdiyanto menuturkan, kepindahan ibu kota negara akan memberikan kesempatan perencanaan kota yang lebih baik untuk lokasi ibu kota negara yang akan dibangun. Terutama dalam hal tata ruang, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan infrastruktur lingkungan.
Tasdiyanto menuturkan Pulau Kalimantan merupakan titik tengah wilayah Indonesia yang akan memberikan efek akses yang seimbang dan adil bagi seluruh daerah di Indonesia. “Pulau Kalimantan lebih aman dari ancaman gempa bumi dan kelemahan berupa potensi kebakaran lahan dan hutan akan lebih terperhatikan dan semakin tertangani,” ujarnya.
Menurut Tasdiyanto, kepindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan akan memberikan efek domino pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, kestabilan sosial politik dan budaya. Dia juga mengatakan, kepindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan akan menciptakan pusat peradaban bagi bangsa Indonesia.
Sebelumnya, Anggota DPR Bambang Haryo meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan.
Menurut Bambang, tugas prioritas pemerintah sekarang bukan memindahkan ibu kota negara melainkan menjaga stabilitas harga pangan hingga mampu membuat harga pangan inti menjadi lebih murah.
“Pangan kita yang di mana dikatakan harga pangan kita, komoditas kita itu jauh lebih mahal daripada yang di Arab, harga cabai dia separuh kita, mereka bukan negara pangan,” kata Bambang di ruang rapat paripurna DPR, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Bambang mengatakan, kondisi keuangan pemerintah dalam hal ini APBN tengah dalam keadaan yang sulit. Oleh karenanya dibutuhkan ekstra tenaga untuk merealisasikan pemindahan ibu kota negara.
Dia menyadari, wacana pemindahan ibu kota negara bukan pertama kali ini saja digulirkan melainkan sejak era Presiden Pertama RI Soekarno. Seharusnya, menurut dia pemindahan ibu kota bisa dilakukan sejak dulu di mana APBN masih memiliki ruang anggaran yang banyak
“Kondisi sekarang ini negara ini demikian sulit untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan negara menutup semua biaya,” tegas politikus Gerindra ini.
Oleh karena itu, dirinya pun meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali usulan pemindahan ibu kota negara yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi pada nota keuangan 2020.
“Jadi ini mohon dipertimbangkan, jangan negara ini melakukan pemborosan-pemborosan demi pencitraan. Pemerintah skala prioritas memperhatikan rakyat,” ungkap dia.
Bukan hanya dari DPR, Peneliti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Visi Integritas, Danang Widoyoko, mempertanyakan langkah Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara. Dia menduga keputusan tersebut hanya sekedar untuk menjalankan proyek infrastruktur saja.
“Dugaan saya, jangan-jangan pindah ibu kota ini sekadar proyek infrastruktur Jokowi berikutnya,” kata Danang di Jakarta.
Pembangun proyek infrastruktur kedepannya harus lebih diperketat, sebab beberapa infrastruktur yang sudah rampung dibangun tidak dimanfaatkan masyarakat dengan optimal. “Bandara Kertajati, LRT Palembang, kereta Bandara, itu kan sepi,” ujarnya.
Danang melanjutkan, atas beberapa infrastruktur yang belum digunakan secara optimal, pembangunan infrastruktur harus dikaji dengan matang, sebab dalam periode kedua pemerintahan Jokowi sudah tidak ada lagi motif politik.
“Saya kira pemerintah perlu kalkulasi ulang pembangunan infrastruktur. Periode kedua tidak ada tujuan politik,” tandasnya.
Diketahui, Presiden Jokowi meminta doa restu dari para anggota DPR-DPD RI untuk memindahkan Ibukota negara ke Pulau Kalimantan.
“Dengan memohon ridho Allah SWT dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak-Ibu Anggota Dewan Terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan Ibukota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Jokowi saat membacakan pidato Kenegaraan dalam sidang bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2019).
Jokowi menegaskan, Ibukota yang bukan hanya simbol identitas bangsa tetapi juga reprentasi kemajuan bangsa. Terlebih Jokowi menilai hal ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi.
“Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” tegasnya.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Hendrik JS
