Rebutan Jatah Menteri, MasJOKO Sindir Parpol

Sekretaris Gerakan Marhaenis Pro Jokowi, Julia Bea Kurniawaty

Jakarta, PONTAS.ID – Gerakan Marhaenis Pro Joko Widodo (#MasJOKO) menyesalkan manuver-manuver Partai Politik (Parpol) yang meminta jatah Menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, periode kedua kepemimpinan Jokowi harus harus menjadi tonggak sistem pemerintahan yang bersih serta mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

“Sebab praktik politik dagang sapi dengan berbagi kekuasaan lewat jabatan Menteri maupun Kepala Badan selalu melupakan kepentingan masyarakat seperti yang terjadi selama ini sejak era Orde Baru hingga pasca Reformasi,” kata Sekretaris MasJOKO, Julia Bea Kurniawaty dalam keterangan resminya, Minggu (21/7/2019)

Menurut dia, berbagai pernyataan yang dilontarkan belakangan ini menunjukkan Presiden Jokowi tidak ingin lagi terjebak dengan kepentingan-kepentingan sempit partai politik dalam melayani bangsa Indonesia pada periode kedua kepemimpinannya 2019-2024.

Dalam Pemilihan pembantu presiden baik Menteri maupun Kepala Badan di periode kedua kepemimpinan Joko Widodo-KH Makruf Amin haruslah berdasarkan integritas dan kompetensi, “Dengan melihat rekam jejak masing-masing calon dengan cara terbuka dan disampaikan secara luas kepada publik serta menggunakan cara-cara yang terukur,” imbuhnya.

Meski demikian, Julia menegaskan pihaknya tidak alergi dengan calon Menteri maupun Kepala Badan yang berasal dari parpol, “Tidak masalah sepanjang integritas dan kompetensinya terlebih dahulu diuji dengan proses-proses yang terukur dan sesuai aturan yang berlaku,” kata dia.

Dijelaskan Julia, pengujian integritas dapat diukur dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan serta Kepolisian RI (Polri) dengan memeriksa ketaatan calon Menteri maupun Kepala Badan dalam memenuhi ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia, seperti: taat pajak, kekayaan dan harta berasal dari usaha maupun kegiatan yang legal serta bersih dari catatan-catatan kriminal.

Dan untuk pengujian kompetensi, dapat diukur melalui prestasi-prestasi calon Menteri dan Kepala Badan sepanjang perjalanan karirnya. Hal ini dapat diukur dengan menggandeng Akademisi, Praktisi Kebijakan Publik serta Praktisi Hukum.

Terkait kekuasaan parpol lanjut Julia, jelas diamanatkan dalam UUD 1945 yang memberikan ruang di Parlemen selaku Lembaga Legislatif yaitu, DPR, DPD dan MPR.

“Untuk itu, kami kembali mengingatkan agar parpol mempercayakan keputusan Presiden Jokowi dalam memilih para pembantunya tanpa tersandera kepentingan sempit. Sudah saatnya, pemerintah selaku eksekutif berjalan dengan legislatif secara seimbang sesuai koridor masing-masing. Stop Politik Dagang Sapi!” pungkasnya.

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Hendrik JS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here