Pastikan Layanan Bebas Korupsi, BPN Jakut Canangkan Zona Integritas

Foto bersama Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Asnaedi usai penandatanganan Pakta Integritas di Pertanahan Jakarta Utara, Rabu (26/6/2019)

Jakarta, PONTAS.ID – Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Asnaedi menandatangani Pakta Integritas untuk mewujudkan Zona Integritas di lingkungan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara, Rabu (26/6/2019). Kegiatan ini dalam rangka membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) secara cepat dan masif.

Asnaedi mengatakan, pencanangan zona integritas ini merupakan yang pertama kali di lingkup BPN Wilayah DKI Jakarta.

“Kegiatan ini merupakan deklarasi internal dengan tujuan agar dapat melayani masyarakat dengan maksimal,” terang Asnaedi usai acara pencanangan.

Ia menjelaskan, pelayanan yang dimaksudkan yakni, pelayanan yang transparan dan cepat memasuki era industri 4.0 yang mengedepankan kecerdasan buatan atau Artificial intelligence (AI).

“BPN Jakarta Utara juga telah menerapkan sistem tersebut dengan pelayanan berbasis IT. Jadi benar-benar pelayanannya sudah serba digital,” kata Asnaedi.

“Dimulai dari nomor antrian sampai penyelesaian pekerjaan menggunakan tehnologi, informasi yang sudah bagus,” tandas Asnaedi.

Pencanangan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Rabu (26/6/2019)

Indikator Pembangunan
Sebagai informasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyatakan penerapan zona integritas merupakan jawaban dari transformasi tata kelola pemerintahan yang sedang berjalan di Indonesia saat ini.

Pembentukan zona integritas menjadi indikator penting bagi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mengembangkan lembaga pemerintahan yang efektif, akuntabel dan transparan pada semua tingkatan.

Selain itu, lanjut dia, melalui zona integrasi juga akan menciptakan kepercayaan publik yang tinggi karena kinerja instansi pemerintahannya bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Birokrasi tidak bisa lagi lamban, berbelit, dan kaku. Setiap lembaga pemerintahan harus bertransformasi agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Syafruddin beberapa waktu lalu.

Penulis: Edi Prayitno
Editor: Idul HM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here