KTT Asean, Jokowi Desak Percepatan Repatriasi Rakhine State  

Presiden Jokowi saat bertemu State Counsellor Republik Uni Myanmar, Aung San Suu Kyi di Hotel Athenee Bangkok, Sabtu (22/6/2019)

Jakarta, PONTAS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya masalah keamanan dalam penanganan masalah Rakhine State di Myanmar. Tanpa perbaikan keamanan, maka masalah repatriasi akan sulit dilakukan.

Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan saat menghadiri sesi Retreat pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-34 ASEAN, di Bangkok, Thailand sore tadi.

“Sekali lagi, Presiden menekankan masalah itu,” kata Menlu Retno Marsudi dalam konperensi pers di Hotel Athenee, Minggu (23/6/2019).

Presiden, lanjut Menlu, juga memberikan perhatian terhadap masalah komunikasi antara Myanmar dan Bangladesh dan para pengungsi di Cox’s Bazar yang tidak begitu lancar, sehingga menimbulkan kurangnya rasa saling percaya (trust deficit) di antara pihak terkait.

Dijelaskan Menlu, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa ASEAN dapat membantu untuk melancarkan komunikasi antara Myanmar, Bangladesh dan para pengungsi di Cox’s Bazar, “Presiden menyampaikan komunikasi Myanmar, Bangladesh, dan para pengungsi akan menjadi bagian yang sangat penting bagi seluruh proses atau persiapan repatriasi yang akan dijalankan,” terangnya.

Selain itu, Presiden Jokowi kata Menlu juga menekankan bahwa akan lebih baik apabila plan of action (rencana aksi) juga dilengkapi dengan tenggat waktu (time line) masing-masing tahapan untuk dibawa ke komisi tingkat tinggi (high level committee) kelompok kerja (working group) yang telah dibentuk sebelumnya.

Komisi tingkat tinggi ini melibatkan Pemerintah Myanmar, karena memang dari awal Pemerintah RI kata Menlu bekerja dengan Pemerintah Myanmar.

“Nanti kita akan melihat apakah kita akan mampu mengembangkan suatu time frame bagi implementasi pertemuan untuk mengetahui progres. Tapi kalau ada time line akan lebih mudah mengukur kemajuan-kemajuannya. Jadi itu yang ditekankan oleh Presiden Jokowi,” terang Menlu.

Repatriasi Sukarela

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya situasi keamanan yang baik bagi terlaksananya repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat terkait Rakhine State.

Pernyataan ini disampaikan Presiden saat bertemu State Counsellor Republik Uni Myanmar Aung San Suu Kyi di sela-sela KTT, Sabtu kemarin.

“Jika situasi keamanan tidak membaik, maka akan sulit mewujudkan repatriasi. Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk terus memberikan kontribusi bagi penyelesaian isu Rakhine State,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menekankan mengenai pentingnya segera ditindaklanjuti rekomendasi Laporan Preliminary Needs Assesment (PNA). Indonesia siap untuk kembali berkontribusi dalam tindak lanjut rekomendasi Laporan PNA.

Indo Pasifik

Terkait agenda KTT Asean, Menlu Retno Marsudi menyampaikan, hari ini merupakan hari terakhir. Di dalam konteks ASEAN sendiri hanya ada satu pertemuan yang dilakukan oleh presiden, yaitu sesi retreat KTT ASEAN Ke-34. Di dalam retreat para pemimpin menyampaikan isu-isu yang aktual, isu-isu yang menjadi perhatian dari kawasan Asia Tenggara.

Dalam diskusi, lanjut Menlu, selain mengenai masalah Rakhine State, juga muncul isu mengenai masalah Indo-Pasifik, isu mengenai RCEP, dan isu yang terkait dengan Laut China Selatan.

Soal Indo-Pasifik, Menlu menjelaskan, para pemimpin ASEAN menyampaikan terimakasih kepada Indonesia yang telah menginisiasi konsep Outlook (wawasan) ASEAN untuk Indo-Pasifik sehingga pada KTT kali ini konsep tersebut dapat diadopsi.

“Tadi Perdana Menteri Hun Sen mengatakan bahwa dengan Outlook ini, kelihatan bahwa ASEAN mandiri dalam bersikap di dalam mengembangkan pandangan terhadap situasi lingkungan Indo-Pasifik, dan juga mengenai kerja sama-kerja sama yang akan dilakukan,” kata Menlu.

Dalam retreat itu Presiden Jokowi menekankan pentingnya ASEAN untuk memiliki outlook mengenai masalah Indo Pasifik di tengah situasi ketidakpastian global saat ini. “Outlook ini mencerminkan sentralitas dan kekuatan ASEAN dalam menghormati perdamaian, budaya dialog, dan memperkokoh kerjasama.

Dijelaskan Menlu, walaupun Outlook ini adalah mandiri namun sifatnya tidak tertutup dengan membuka pintu bagi kerja sama, “Terutama mengenai masalah areas cooperation, karena di situ ada elemen mengenai areas cooperation,” ujar Menlu.

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Hendrik JS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here