Berharap WTP, Wali Kota Tebingtinggi Serahkan LKPD ke BPK RI

Tebingtinggi, PONTAS.ID – Wali Kota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan, menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemerintah Kota Tebingtinggi tahun anggaran 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Utara di Auditorium BPK Perwakilan Sumut, Jl. Imam Bonjol, Medan, Senin (25/3/2019).

Ditunjuk menyampaikan sambutan mewakili pemerintan kabupaten/kota se Sumatera Utara, Umar Zunaidi Hasibuan berharap laporan yang diserahkan sesuai dengan ketentuan.

“Kami selalu berusaha melakukan continunity improvement (peningkatan berkesinambungan) untuk laporan keuangan yang memang layak dan tentunya nanti bisa memperoleh WTP. Mudah-mudahan tambah banyak daerah yang menerima WTP,” kata Umar.

“Semoga Pemprovsu dan kabupaten kota di Sumatera Utara mendapat WTP dan meningkatkan kecepatan penyerahan laporan tahun-tahun ke depan,” pungkasnya.

Bimbingan BPK
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajeksah, mengatakan Pemprovsu akan terus memperbaiki dan menindaklanjuti temuan yang ada sebelumnya serta tidak terulang pada tahun berikutnya. “Dan juga kami berharap pada pemeriksaan nanti, tidak ada hal-hal yang sifatnya penting menjadi temuan,” ujar Wagubsu.

Wagubsu mengatakan laporan keuangan seharusnya tidak diberikan di akhir tenggang waktu. Berdasarkan perundang-undangan atau peraturan pemerintah, laporan keuangan pemerintah harus diserahkan dalam waktu 3 bulan setelah tahun berjalan.

“Memang dalam pelaporan keuangan sebaiknya jangan diserahkan di akhir-akhir waktu yang ditentukan,” ujarnya.

Selain itu, Wagubsu juga mengharapkan bimbingan dari BPK mengenai pengelolaan keuangan. Hal tersebut dilakukan agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik ke depan.

“Kami berharap BPK dapat memberi masukan dan bimbingan dari sisi keuangan agar Provinsi serta kabupaten kota lebih baik lagi ke depannya,” ujarnya.

Opini dan Laporan
Dalam keaempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPK Sumut, Vincentia Moli Ambar Wahyuni mengharapkan Sumatera Utara baik itu Pemerintah Provinsi maupun kabupaten kota dapat lebih baik tidak hanya dari segi opini melainkan pelaporannya juga.

“Jadi mudah-mudahan komiteman gubernur dan wakil gubernur menindaklanjuti rekomendasi sebelum LHP selesai sehingga WTP dapat dipertahankan dan memperoleh WTP untuk ke 5 kalinya,” harapnya.

Dikatakannya, hingga saat ini sudah 15 pemerintah daerah yang sudah menyerahkan laporan keuangannya kepada BPK. Ambar menyebut penyerahan laporan keuangan sudah dilakukan sejak 18 Februari. “Hari ini BPK menerima laporan keuangan pemda, ini penerimaan yang ke 12,13,14,dan 15,” jelasnya.

Selain Kota Tebing Tinggi, Pemprovsu, pemerintah kabupaten Serdang Bedagai, Dairi, juga menyerahkan laporan keuangannya kepada BPK.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Bupati Dairi Johnny Sitohang Adinegoro, Bupati Serdang Bedagai Soekirman, Sekda Kota Tebing Tinggi Marapusuk Siregar, asisten Adm Umum Kamlan Mursid, Kepala BPKAD Jefri sembiring, Kabag Humas PP Abdul Halim Purba.

Penulis: Hormianna br. Purba
Editor: Hendrik JS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here