Jakarta, PONTAS.ID – Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Penerbangan Sipil India, Suresh Prabhu melakukan pertemuan bilateral di sela-sela ‘India-ASEAN Expo and Summit ke-4: Co-creating the Future’.
Dalam pertemuan tersebut kedua menteri membahas peningkatan kerja sama ekonomi dan merundingkan penurunan bea masuk minyak kelapa sawit olahan (Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil/RBDPO) asal Indonesia ke India.
Pertemuan ini, merupakan rangkaian kegiatan kunjungan kerja Mendag ke India dan berlangsung di kediaman Menteri Suresh di New Delhi, India. Saat ini, tarif bea masuk India untuk RBDPO asal Indonesia tercatat 5 persen lebih tinggi dari bea masuk produk serupa asal Malaysia.
“Kami meminta agar tarif bea masuk RBDPO Indonesia ke India diturunkan 5 persen melalui skema ASEAN-India Free Trade Agreement agar sama besarannya seperti yang berlaku untuk Malaysia yaitu 45 persen. Sebagai imbalannya, Indonesia bersedia membuka akses pasar untuk gula mentah dari India yang dibutuhkan oleh industri nasional,” kata Enggar dalam siaran pers Kemendag, Sabtu (23/2/2019).
Lebih lanjut Enggar menjelaskan, bahwa India memiliki kualitas gula yang bagus, dan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber impor untuk pasokan produk gula mentah yang selama ini berasal dari Thailand dan Australia. Dia pun menyampaikan, Menteri Suresh menyambut positif rencana kerja sama tersebut.
“Respons sangat positif, dan beliau menginstruksikan pejabat teknis terkait untuk segera mengambil langkah memenuhi permintaan tersebut,” ujar Enggar.
Selain itu, kedua menteri berkomitmen meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara melalui penyelesaian hambatan tarif dan nontarif.
“Kami sepakat menghilangkan hambatan tarif dan nontarif di antara kedua negara. Hal ini sejalan dengan prinsip kolaborasi dan kemitraan yang diusung pada pertemuan India-ASEAN Expo and Summit ke-4 yaitu, Co-creating the Future,” tutur Enggar.
India-ASEAN Expo and Summit ke-4
Dalam rangkaian kegiatan India-ASEAN Expo and Summit ke-4, Enggar juga menyampaikan pidato khusus pada sesi panel yang mengangkat tema ‘Deepening Trade and Investment: Addressing Technical Barriers to Trade’.
Dalam pidatonya, dia menyampaikan keprihatinannya terhadap peningkatan hambatan perdagangan. Menurut Enggar, meskipun hambatan tarif diturunkan, namun jumlah hambatan nontarif semakin meningkat dan hal tersebut dapat menjadi sumber penurunan perdagangan.
Berdasarkan data WTO, tarif yang diberlakukan sama bagi semua negara anggota WTO (most favoured nation/MFN) menurun dari angka 15 persen pada tahun 1995 menjadi 9 persen di tahun 2018 dalam 20 tahun terakhir.
Namun, pada saat yang bersamaan, terdapat sekitar 625 hambatan nontarif yang dinotifikasi ke WTO setiap tahun. Angka tersebut meningkat sangat signifikan menjadi 1.400 hambatan nontarif antara tahun 2005 dan 2017.
“Di ASEAN, rata-rata penurunan tarif dari tahun 2000 ke 2018 mencapai hingga 50 persen dari besaran tarif semula, namun jumlah hambatan nontarifnya meningkat tiga kali lipat. Hambatan nontarif memang sah dan diatur oleh WTO, namun penggunaannya yang berlebihan dan diskriminatif akan menambah biaya,yang pada akhirnya merugikan industri dan konsumenkita,” ungkap Enggar.
Dia juga mengungkapkan, tantangan terbesar bagi pembuat kebijakan adalah memastikan aturan teknis yang diterapkan tidak menghambat pasar dan dapat meningkatkan standar kualitas produk, memberikan perlindungan bagi konsumen,serta memberikan ruang untuk berinovasi dan berkompetisi secara adil.
Menteri Ekonomi ASEAN yang diwakili Menteri Perdagangan Thailand selaku Ketua Menteri Ekonomi ASEAN tahun 2019, Menteri Perdagangan RI selaku Negara Koordinator Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Sekjen ASEAN (TROIKA) juga melakukan pertemuan dengan Menteri Suresh, untuk membahas upaya penyelesaian perundingan RCEP di akhir tahun 2019 sebagaimana diinstruksikan para Kepala Negara/Pemerintahan RCEP.
Menteri Suresh lantas menyampaikan komitmennya untuk turut serta mendorong penyelesaian perundingan RCEP pada tahun ini, namun karena adanya Pemilu bulan April ini, India belum dapat memberikan komitmen besar untuk penyelesaian beberapa isu sensitif.
Editor: Risman Septian
