Prasetio Tolak Rencana Anies Serahkan Lebih Banyak APBD ke Masyarakat

Jakarta, PONTAS.ID – Rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang ingin agar APBD DKI lebih banyak dikelola oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk melaksanakan pembangunan di ibu kota, mendapat penolakan dari Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi.

Pasalnya menurut Prasetio, ormas tidak bisa atau bahkan sangat tidak tepat jika diberikan APBD DKI secara langsung, untuk melakukan pembangunan. Dia mengaku mengkhawatirkan penggunaan anggaran tersebut nantinya malah tidak tepat sasaran.

“Enggak bisa begitu (APBD diberikan kepada warga), entar akhirnya terjadi sesuatu yang enggak tepat sasaran,” kata Prasetio saat ditemui oleh wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Jumat (15/2/2019).

Prasetio mencontohkan, dalam program perbaikan jalan yang direncanakan Pemprov DKI dan disetujui DPRD DKI, anggaran seharusnya dialokasikan untuk mengaspal ulang.

Namun, karena ketidaktahuan masyarakat, dana itu hanya digunakan untuk menambal bagian jalan yang rusak atau berlubang.

Karena itu, Prasetio menyebut sebaiknya masyarakat hanya dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Sementara pelaksanaan pembangunan tetap dikerjakan pemerintah seperti biasanya.

“Untuk membantu pengawasan ya monggo-monggo saja. Tapi (masyarakat) tidak bisa menyentuh anggaran dong,” ujarnya.

Prasetio juga meminta pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membicarakan rencana program dana swakelola itu terlebih dahulu dengan pihak DPRD DKI.

“Ini harus bicara dengan DPRD,” tegas dia singkat.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin dana APBD lebih banyak dikelola masyarakat. Dengan demikian, APBD DKI memberikan banyak kontribusi untuk menggerakkan perekonomian warga.

Masyarakat bisa mengelola APBD melalui program dana swakelola tipe III dan tipe IV yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dana itu bisa dikelola oleh ormas seperti PKK, pengurus RT/RW, dan Karang Taruna. Anies menyebut alokasi APBD kepada organisasi kemasyarakatan untuk melakukan pembangunan di kampung-kampung merupakan inisiasi pemerintah pusat. Dia mengaku hanya melaksanakan amanat tersebut.

“Jadi kalau tanya peraturan ini, jangan (tanya) sama gubernur DKI, gubernur DKI sedang melaksanakan. Tanya sama pemerintah pusat yang membuat aturan,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Editor: Risman Septian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here