Proyek Pasar Lalang Bermasalah, DPRD Medan Warning BPK

Medan, PONTAS.ID – Komisi C DPRD Medan berharap agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera menjawab sanggahan dari pihak rekanan kontraktor PT Budi Manggun Karso dan Dinas Perkim Medan terkait temuan BPK menyangkut Laporan Hasil Pekerjaan (LHP).

Hal ini katakan Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo Panjaitan dalam rapat dengar pendapat bersama Staf Aset Pemko Medan, Dinas Perkim Medan dan Rekanan Kontraktor PT Budi Mangun Karso di gedung DPRD Medan, Senin (4/2/2019)

“Jangan menimbulkan persoalan-persoalan baru,atau kerugian-kerugian baru,” kata Boydo mengingatkan.

Dalam kasus ini, PT Budi Mangun Karso, diberi sanksi oleh KPK dengan denda sebesar Rp.3,1 miliar atau sekitar 10 persen hingga 15 persen dari nilai Proyek senilai Rp. 26 miliar.

Denda itu muncul karena adanya keterlambatan dalam penyelesaian proyek bangunan pasar Kampung Lalang, dan terjadi penambahan waktu penyelesaian pekerjaan tersebut.

Namun pihak rekanan merasa denda tersebut yang dikeluarkan BPK terlalu tinggi

Padahal kata Boydo, rekanan baru menerima pembayaran 20 Persen dari nilai proyek, “Jadi rekanan sudah mempunyai itikad baik untuk menyelesaikannya dengan akan menyerahkan bangunan yang dikerjakan ke Perkim Medan,” imbuhnya.

“Agar para pedagang bisa berdagang di lokasi yang telah dibangun tersebut,” katanya.

Minggu depan pihak komisi C kembali menjadwalkan RDP memanggil BPK, PD Pasar, Dinas Perkim, Dinas Aset Pemko Medan dan PT Budi Mangun Kasro.

Penulis: Ayub Badrin
Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here