Kecewa dengan Anies, Ketua DPRD Desak ERP Segera Direalisasikan

Jakarta, PONTAS.ID – Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi┬ámengaku kecewa dengan sikap Gubernur DKI, Anies Baswedan yang seolah mau tak mau dalam melanjutkan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

Prasetio menyayangkan langkah Anies yang hanya fokus dalam pengembangan transportasi umum saja, namun tidak juga menyelesaikan kemacetan di Jakarta. Menurutnya, pembenahan transportasi umum harus berbarengan dengan pelaksanaan sistem ERP.

“(Harusnya menjadi) prioritas dong, itu kan dulu (jawaban) bagaimana penanganan macet di Jakarta. Bareng dong jalannya (pembenahan transportasi umum dan pelaksanaan ERP), kan bagus,” kata Prasetio kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Sebelumnya Anies mengatakan, membangun transportasi umum di Jakarta lebih penting dibandingkan dengan merealisasikan penerapan ERP di ibu kota. Anies menyampaikan hal itu saat ditanya soal target realisasi proyek ERP di Jakarta.

“Kita lebih penting membangun transportasi umumnya daripada ERP-nya,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Anies menyampaikan, transportasi umum menjadi inti kebijakan soal transportasi di Jakarta. Dimana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI katanya akan memperbanyak angkutan massal.

“Yang lebih penting itu adalah membuat transportasi umum lebih banyak karena di situlah sebenarnya inti dari kebijakan kita,” tutur Anies.

Soal ERP, Anies menyebut kelanjutan proses lelangnya masih menunggu pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dia meminta pendapat hukum Kejati karena menilai proses lelang ERP tidak dijalankan dengan disiplin.

Anies mengaku berhati-hati dalam melaksanakan proyek sistem jalan berbayar elektronik tersebut. Pasalnya, dia khawatir akan ada masalah atas proyek tersebut di kemudian hari.

“Nanti kita lihat dengan panitia, tetapi memang kita lagi nunggu fatwa dari Kejaksaan soal prosesnya. Jangan sampai di kemudian hari kami yang nanti bermasalah,” imbuhnya.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Sigit Wijatmoko mengatakan pendapat hukum atas sistem jalan berbayar elektronik tersebut saat ini tengah diproses oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejagung RI.

“Terkait semua dokumen terkait perencanaan sudah dikirimkan ke sana, kami berharap legal opinion ini bisa menjadi referensi yang baik untuk pelaksanaan lelang,” ucap Sigit.

Pemprov DKI menunda uji coba penerapan sistem jalan berbayar. Seharusnya, uji coba itu telah dilakukan pada 14 November lalu. Uji coba itu dilakukan untuk melakukan evaluasi teknis bagi perusahaan yang menyediakan sistem ERP.

Evaluasi nantinya menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan perusahaan pemenang lelang. Dishub DKI Jakarta menargetkan pengoperasian jalan berbayar untuk mobil pada April 2019.

Editor: Risman Septian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here