Pemprov DKI Klaim Tetap Cari Dana CSR untuk Revitalisasi Taman

Jakarta, PONTAS.ID – Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklaim bahwa mereka tetap mencari dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan swasta, untuk melakukan revitalisasi terhadap lima taman di ibu kota pada tahun 2019 ini.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Kehutanan DKI, Susi Marsitawati dalam menanggapi kritikan dari Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI, Bestari Barus yang mengaku heran dengan rencana revitalisasi taman dengan memakai APBD 2019, yang seharusnya dengan CSR saja.

“Dalam tahap ini, kami memang mencari CSR sebetulnya sehingga para swasta atau masyarakat bisa terlibat di dalamnya,” kata Susi saat ditemui oleh wartawan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (Jakpus), Rabu (9/1/2019).

Dan apabila Pemprov DKI berhasil mendapatkan dana CSR dari swasta tersebut, tambah Susi, anggaran untuk revitalisasi taman yang jumlahnya mencapai 145 miliar rupiah dari APBD 2019 itu, akan dikembalikan ke kas daerah.

“Kalau misalnya kami dapatkan pihak swasta, anggaran itu akan kami kembalikan kepada kas,” ujarnya.

Lebih lanjut Susi pun menyampaikan, bahwa revitalisasi lima taman itu memang akan lebih cepat jika dilakukan oleh pihak swasta. Apalagi, Pemprov DKI menargetkan revitalisasi itu akan rampung pada pertengahan tahun 2019 ini.

“Harus tahun ini selesai, mudah-mudahan di pertengahan tahun udah selesai. Jadi, tergantung nanti kecepatan di proses pengadaan barang jasanya. Namun, kalau kita menggunakan CSR, tentunya akan lebih cepat,” tukas dia.

Sebelumnya, Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI membandingkan rencana revitalisasi taman yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI pimpinan Gubernur Anies Baswedan saat ini, dengan era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang lalu.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI, Bestari Barus mengaku heran dengan kebijakan di era Anies saat ini, yang berencana melakukan revitalisasi lima taman di ibu kota, dengan menggunakan APBD DKI 2019.

Terlebih anggaran yang akan dipakai cukup besar, yakni mencapai 145 miliar rupiah. Padahal di jaman kepemimpinan Ahok dulu, Pemprov DKI menggandeng perusahaan yang ada untuk melakukan program corporate social responsibility (CSR) dengan membangun atau merevitalisasi taman-taman kota.

“Intinya itulah, menggandeng pengusaha menggelontorkan CSR untuk membangun Jakarta. APBD digunakan untuk alokasi yang lebih penting lagi. Itu kan yang dilakukan Ahok,” kata Bestari ketika dihubungi oleh wartawan dari Jakarta, Rabu (9/1/2018).

Editor: Risman Septian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here