Jakarta,PONTAS.ID – Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan keputusan KPU yang membatalkan pemaparan visi misi capres-cawapres yang sedianya akan digelar pada 9 Januari 2019 mendatang, menimbulkan kerugian bagi proses demokrasi Indonesia.
Dahnil mengatakan, sebenarnya melalui penyampaian visi-misi tersebut, dapat meningkatkan kualitas demokrasi jika disampaikan secara langsung oleh kandidat capres-cawapres. Sebab masyarakat dapat mengeksplorasi secara langsung dan mendalami visi misi langsung dari capres-cawapresnya.
“Jadi menurut saya, ini justru merugikan bagi kualitas demokrasi kita,” kata Dahnil dalam diskusi Pojok Jubir ‘KPU Batal Sosialisasikan Visi Misi Paslon, Ada apa?’ di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (7/1/2019).
Selain Priyo turut hadir dalam diskusi kali ini Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Dhanil Anzar Simanjutak, politikus PKS Nasir Djamil dan Politikus Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin.
Dahnil memastikan, pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi sangat siap menyampaikan visi misi untuk menjawab tudingan yang selama ini dialamatkan kepada keduanya, yang disebut banyak gimmick dan melemparkan pernyataan sensasional.
“Jadi yang terbayang dari Pak Prabowo dan Bang Sandi, satu forum di mana ada panelis dari universitas yang punya kompetensi dan keadilan terus bisa menggali, bahkan bisa membantah, bisa mengkritik seluruh visi dan misi yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Bang Sandi selama 2 jam itu, itu yang terbayang,” ungkapnya.
Menurut Dahnil, dari penyampaian visi misi tersebut bisa menjadi kesempatan bagi publik yang ingin mengetahui secara detail visi misi Prabowo-Sandi. Sebab, tidak sedikit orang sangat ingin mengetahui lebih jauh tentang Prabowo-Sandi, hal ini bisa dilihat dari animo masyarakat jika keduanya datang ke daerah.
“Pak Prabowo merasa tertantang, ini lebih seru, nah ini ada kesempatan publik. Media itu melihat kompetensi dan harapan yang ditawarkan oleh calon ya. Itulah kenapa kemudian lada teman-teman berikutnya Mas Priyo dan kawan-kawan itu menyampaikan sebaiknya memang visi misi ini disamapikan langsung oleh capres dan cawapres. Nah kemudian teman-teman TKN menolak terkait hal itu,” paparnya.
Dahnil menambahkan, meskipun penyampaian visi misi ini bukan bersifat debat, tidak diatur undang-undang, namun sebagai hal tersebut inisiatif KPU yang patut diapresiasi.
Sedih Visi Misi Dibatalkan
Disisi lain, Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso mengaku sedih dengan KPU akhirnya membatalkan penyampaian visi misi capres dan cawapres.
“Saya harus katakan BPN posisinya agak sedih dengan terpaksa tidak jadi diselenggarakan visi misi 9 Januari ketika ide dilontarkan kami dan TKN padahal sudah sepakati,” ujar Priyo.
Priyo menuturkan adanya pembatalan visi dan misi paslon itu disebabkan karena pihak TKN Jokowi-Ma’ruf Amin menolak penyampaian visi misinya dilakukan oleh capres dan cawapresnya dan justru mengusulkan agar dilakukan oleh timses saja.
“Lalu kalau bukan capres dan cawapres siapa (menjabarkan visi dan misi)? Karena menurut saya untuk persoalan visi dan misi capres mereka yang tau. Apalagi rakyat kan nanti bisa tau bagaimana penyampaian visi misi itu. Ditambah lagi ini kan waktunya panjang hampir 2 jam dan media pastinya bisa menggali setiap visi misi dari para paslon,” papar bekas Wakil Ketua DPR RI ini.
Tak Ada Niat Edukasi
Disisi lain, politikus PKS Nasir Djamil berpandangan adanya persoalan ini membuat integritas KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dipertanyakan.
Pasalnya, KPU tidak mau membantu masyarakat untuk bisa mengetahui visi misi apa yang akan disampaikan para kandidat paslon.
“KPU tak ada niat mengedukasi masyarakat soal penyelenggaraan visi dan misi jadi akhirnya KPU membuka celah spekulasi menghabiskan energi menguras energi kita dengan hal- hal tak bersubtansi,” sesal Nasir yang juga Anggota Komisi III DPR RI ini.
KPU Galau
Sementara itu, politikus Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menilai adanya persoalan ini membuat KPU seolah-olah galau untuk bersikap.
Karena, menurutnya KPU terlalu manut (nurut) dengan kubu TKN sejak awal memang sudah takut dengan Prabowo-Sandi.
“KPU sedang galau akan masalah ini. Mereka kan wasit dari kompetisi kali ini harusnya jangan terbawa arus dari kubu no urut 01. Dan ini harus kami pertanyakan,” kata Didi.
Menurut Didi, Pemilu kali ini adalah pesta demokrasi yang luar biasa bagi Indonesia. Sebab baru kali ini ada negara bisa menggbungkan pesta demokrasi sekaligus dan anggarannya pun tak main-main hingga miliaran rupiah.
“Karena itu anggaran untuk pemilu kali ini saja sudah besar hingga 18 miliar, lalu kenapa KPU masih galau untuk soal ini,” tandas Didi yang juga Anggota DPR RI ini.
Sebelumnya Ketua KPU Arief Budiman mengatakan penyampaikan visi-misi tidak difasilitasi karena adanya keinginan yang berbeda dari tim pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Nantinya, KPU membebaskan waktu sosialisasi kepada timses pasangan calon. KPU tidak membatasi durasi sosialisasi tersebut.
Editor: Luki Herdian
