Penolakan Meluas, KCI Akhirnya Batalkan KRL Premium

Jakarta, PONTAS.ID – Rencana PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengoperasikan KRL Premium –tawarkan layanan dan fasilitas khusus– pada pertengahan 2019 mendatang akhirnya dibatalkan. Berbagai pihak mendesak KCI mengutamakan meningkatkan pelayanan KRL saat ini dari pada mengeluarkan kebijakan yang dinilai diskriminatif.

“PT KCI memutuskan untuk membatalkan rencana pengoperasian KRL Premium. Sebelumnya, kami juga telah mendengar masukan dan berkonsultasi dengan berbagai pihak dalam beberapa hari terakhir mengenai rencana pengoperasian KRL Premium tersebut, ,” kata Vice President Corporate Communications PT KCI Eva Chairunisa melalui keterangan tertulisnya, Minggu (23/12/2018) malam.

Pihaknya kata Eva, menghargai dan memahami masukan dari berbagai pihak terkait pentingnya mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan dalam bentuk satu kelas layanan yang telah berjalan selama lebih dari lima tahun belakangan ini.

“KCI selanjutnya akan melakukan berbagai inovasi untuk tetap memberikan pelayanan yang semakin baik,” pungkasnya.

Tekanan Finansial
Sebelumnya, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengkritik rencana peluncuran KRL premium tersebut. Sebab KRL premium dinilai berpotensi melanggar hak-hak konsumen KRL secara keseluruhan.

“Tidak ada premium, tidak ada express dan sejenisnya. Yang sekarang ini sudah benar, kok mau diruntuhkan lagi. Kehadiran KRL Premium juga hanya akan meminggirkan KRL reguler saja,” kata Tulus, Sabtu (22/12/2018).

Tulus mengkhawatirkandampak pemberlakuan KRL premium, adalah potensi pelanggaran hak-hak konsumen KRL secara keseluruhan sangat besar. Seharusnya, PT KAI atu PT KCI fokus pembenahan pelayanan secara keseluruhan, seperti memperbaiki infrastruktur atau menambah rangkaian.

“Sehingga KRL sebagai angkutan masal bisa mengangkut penumpang lebih banyak, dengan keandalan dan pelayanan yang prima,” katanya.

Menurutnya saat ini finansial PT KAI tertekan hebat karena beberapa hal, akibat dipaksa harus menghandle proyek LRT Jabodebek, dana PSO yang terlambat dicairkan atau bahkan dana IMO yang belum dibayar pemerintah. Sehingga PT KAI berupaya menambal pendapatannya dengan mengoperasikan KRL premium.

“Jika alasan PT KAI ingin menambah di luar pendapatan tiket (non fare box), PT KAI bisa melakukan di sektor properti atau iklan. Asal jangan iklan rokok, karena melanggar regulasi,” ujarnya.

Sering Rusak
Sementara itu, penolakan rencana KCI ini juga mendapat penolakan dari warganet melalui media sosial (medsos). Pangkal dari penolakan sebagian besar karena fasilitas KRL masih belum maksimal. Masih banyak terdapat gangguan serta masih kurangnya frekuensi keberangkatan KRL.

Gangguan teknis juga menjadi alasan yang dikedepankan para pemrotes KRL Premium. Tak jarang gangguan teknis membuat waktu tiba menjadi molor.

“Sistem perweselan dan KRL sendiri terkadang mengalami kendala. Artinya, ketika ada gangguan, terutama gangguan persinyalan dan rel, baik KRL Premium, KRL Reguler, KAJJ (kereta api jarak jauh), semuanya kena dampak,” tulis akun @AnkerTwitter.

Imam Wiratmadja melalui akun @Outstandjing juga meminta KRL berkaca pada pemberlakuan Kereta Bandara yang menurutnya tak efektif. “Jangan diulangi kesalahan membuat Kereta Bandara yang sepi. Padahal tinggal sambungin Stasiun Batuceper dengan CGK (Bandara Soekarno-Hatta). Ini malah bikin @RailinkARS sok-sok eksklusif,” kicaunya.

Diskriminatif
Protes lebih serius dilayangkan komunitas yang menamakan Penumpang Setia Kereta Komuter Jakarta kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Melalui situs jakartabytrain.com, mereka mempertanyakan tiga hal melalui surat terbuka.

“Pertama, apakah usulan ini telah dilakukan diskusi dengan perencanaan matang dengan semua stakeholder terkait? Ingatkah bahwa pemerintah telah menugaskan PT KCI untuk mengejar pertumbuhan penumpang sampai dengan 1,2 juta per hari. Tidakkah ini akan menghalangi target pertumbuhan dari pemerintah yang telah dibebankan pada PT KCI,” tulis surat itu.

Protes di poin pertama ini merujuk pada pengoperasian Kereta Bandara yang jauh dari efektif. Hingga kini, Kereta Bandara yang diperuntukan agar mengurai kemacetan ke arah bandara, masih belum terlihat, “Justru terancam mengalami kerugian.”

Alasan kedua, surat elektronik itu mempertanyakan bagaimana cara perusahaan dapat membedakan penumpang kelas premium dan nonpremium. “Apakah akan ada pemberlakuan seperti jadwal masuk ke peron seperti yang ada di stasiun BNI City? Dengan jumlah kepadatan penumpang yang terjadi sekarang, rasanya sulit membuat perbedaan penumpang kelas dompet tebal dengan penumpang kelas dompet tipis.”

Ketiga, mereka juga meminta kejelasan jadwal perjalanan kereta. “Pengoperasian Kereta Bandara telah berdampak pada pengurangan jadwal perjalanan kereta komuter. Tidakkah ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah?”

Penulis:Pahala Simanjuntak
Editor: Hendrik JS

Previous articleHari Pertama Fungsional Tol Mapan, Kendaraan Membludak
Next articleBangun ITF, Senator DKI: Jakarta akan Sejajar dengan Kota Maju Dunia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here