Sorong, PONTAS.ID – Polres Sorong Kota menghadirkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta mahasiswa dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengusung tema “Intoleransi, Keberagaman dan Radikalisme dalam Prespektif Hukum” di Mapolres Sorong Kota, Polda Papua Barat, Rabu (12/12/2018).
Kegiatan ini diikuti perwakilan HMI, GMKI, PMKRI, NU, Muhamadiyah, KNPI, Persatuan Mahasiswa Muhamadiyah serta sejumlah tokoh masyarakat Kota Sorong dan sekitarnya
Wakapolresta Sorong Kompol Hengky Kristanto mengatakan, pelaksanaan FGD ini menjadi ajang diskusi antar kelompok masyarakat dari berbagai lapisan untuk menciptakan kerukunan demi kondusifitas keamanan di jajarannya.
“Kami selalu mengutamakan pendekatan persuasif, yaitu dengan mengajak masyarakat dialog dan turut memberi peran menciptakan suasana aman,” kata Hengky menjawab pertanyaan wartawan dari Tim Divisi Humas Polri, usai FGD.
“Tak bisa tidak polisi harus melibatkan masyarakat, kita selalu mencari ide ide positif, jangan sampai isu negatif dibiarkan merambat karena hal ini bisa menjadi bibit bibit radikalisme,” kata Hengky.
Hengky menambahkan, populasi Muslim dan Kristen yang sama-sama 50 persen juga menjadi perhatian khusus pihaknya dengan melakukan berbagai pendekatan termasuk diskusi bersama masyarakat untuk menghindari munculnya polarisasi di tengah-tengah warga Kota Sorong.
Terkait gerakan radikal di wilayah Sorong, Hengky mengatakan telah melakukan pemetaan ke dalam dua golongan besar. Selain kelompok yang membawa isu agama, juga ada yang berbasis ideologi.
“Ada beberapa tipe gerakan radikal di Sorong Kota ini. Pertama yang berbasis ideologi politik, sama dengan di Manokwari, dan yang kedua isu agama. Tetapi kita fokus pada yang kedua, isu agama,” jelasnya.
Peran Kampus
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, Karyadi yang menjadi salah satu pembicara dalam FGD tersebut, mengakui kondisi masyarakat Sorong yang heterogen selama ini cukup toleran antar umat beragama.
“Di sini juga kan ada forum-forum lintas agama, kemudian ada tokoh masyarakat kemudian juga keberadaan pendidikan juga menjadi bagian tersendiri yang ikut menciptakan kondisi. Dengan edukasi seperti ini kita optimis dapat menekan bahaya radikalisme,” kata dia.
Sementara itu, terkait keterlibatan Perguruan Tinggi mencegah munculnya radikalisme, Karyadi mengatakan kampus juga telah memberikan peran aktifnya dalam memberikan edukasi bagi masyarakat.
“Kampus itu kan punya tugas Tri Dharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Bentuknya macam-macam, salah satunya kami di fakultas hukum ada pembinaan kesadaran hukum masyarakat biasanya dikerjasamakan dengan institusi lain Salah satunya misalnya dengan Polres hari ini,” pungkasnya.
Sebagai informasi, wilayah Polres Sorong membawahi empat kabupaten. Namun, setelah dimekarkan masing masing kabupaten menjadi Polres mandiri, yaitu Sorong Kota, Sorong Kabupaten, Sorong Selatan dan Raja Ampat.
Penulis: Hendrik JS
Editor: Pahala Simanjuntak
