Kasus Ujaran Kebencian, Bareskrim Ajukan Pencekalan Habib Bahar

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo

Jakarta, PONTAS.ID – Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri resmi mengajukan pencekalan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, terhadap Habib Bahar bin Smith, Sabtu (1/12/2018).

“Telah dilakukan pencekalan terhadap yang bersangkutan pada hari ini,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menjawab PONTAS.id, Sabtu (1/12/2018).

Dedi mengatakan, penyidikan kasus ini ditangani tim gabungan dari Bareskrim (Pidum dan Cyber) Mabes Polri dengan Ditkrimum Polda Sumatera Selatan,

“Dikarenakan locus (tempat) dan tempus (waktu) nya di Palembang pada bulan Januari 2017,” imbuhnya.

Selain itu, penyidik kata Dedi juga telah melayangkan panggilan pada Jumat (30/11/2018) kepada Habib Bahar bin Smith sebagai saksi terlapor untuk dimintai keterangan pada hari Senin pekan depan.

Sebelumnya, Calon anggota legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Muannas Alaidid melaporkan Bahar ke Polda Metro Jaya berdasarkan Laporan Polisi Nomor: TBL/6519/XI:2018/PMJ/Ditreskrimsus Tertanggal 28 November 2018 dan kemudian dilimpahkan ke Mabes Polri.

Muannas menilai ucapan Bahar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan kritik atau ceramah yang beradab, namun perkataan yang melecehkan seorang Kepala Negara.

“Tidak pantas juga orang yang disebut habib dan ulama berkata kasar penuh kebencian seperti itu,” ucap Muannas.

Pernyataan lainnya menurut Muannas, dalam ceramah itu yang dianggap penuh kebencian dan mengadu domba antar etnis dan juga tanpa dukungan data yang akurat sehingga dinilai berbahaya bila terus dibiarkan.

“Sudah melampaui batas apa yang dilakukan Bahar Bin Smith banyak kegelisahan banyak orang khusus di media sosial yang mendesak saya untuk melaporkan,” tegas Muannas.

Bahar bin Smith dituduh melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 A ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 4 huruf b angka 2 juncto Pasal 16 UU RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Ernis dan Pasal 207 KUHP.

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Hendrik JS

Previous articleSatu Bulan Penerapan ETLE, Polda Metro Blokir 81 Kendaraan
Next articleTangkap 38 Napi Kabur, Dirjenpas Apresiasi Polri, TNI dan Masyarakat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here