Jakarta, PONTAS.ID – Janji yang dilontarkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berencana untuk menghapus pajak kendaraan roda dua atau sepeda motor, mendapat kritikan dari Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Erick Thohir.
Erick mengakui bahwa dirinya bukan ahli di bidang perpajakan. Akan tetapi, dia meminta elit politik PKS untuk berhitung secara matematis terlebih dahulu, sebelum menjanjikan sesuatu kepada rakyat.
Menurutnya, tetap harus ada perhitungan secara detil dan rinci, karena penghapusan pajak motor akan mengurangi pendapatan negara secara langsung.
“Kalau ingin menghapus pajak motor, mesti dilihat realitasnya bahwa pendapatan negara itu harus sama dengan pengeluarannya. Jangan sampai apa yang dijanjikan justru nantinya mengecewakan rakyat jika ternyata tidak terealisasi,” kata Erick, Sabtu (24/11/2018).
Elit politik menurutnya tidak boleh sembarang mengumbar janji, serta harus bijak dalam berkata dan bertindak, jangan asal memberikan janji yang mungkin tidak bisa ditepati. Dia lantas mencontohkan negara Venezuela, di mana krisis monoter hebat sedang berlangsung saat ini.
“Di Venezuela, elit politik menjanjikan sesuatu tapi negara tidak kuat menanggung beban itu. Lebih baik kita memberikan yang terbaik kepada rakyat sesuai kemampuan kekuatan negara kita,” ujarnya.
Lebih lanjut Erick pun mengungkapkan, bahwa Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kesembilan pada tahun 2030 yang akan datang, dan keempat terbesar di tahun 2040.
“Hari ini hari ini saya ketemu generasi muda di Palembang tidak menjanjikan apa-apa bagi mereka. Tapi saya berharap mereka jadi kreator bukan konsumen. Raih mimpi setingginya untuk membangun Indonesia. Ini negara yang bagus dengan sistem yang sudah ada,” pungkas dia.
Sebelumnya, PKS berjanji akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup, apabila mereka berhasil menjadi pemenang di Pemilu 2019.
Pernyataan itu dilontarkan oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, Al Muzzammil Yusuf saat menggelar konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Kamis (22/11/2018).
“Penghapusan pajak ini tidak akan menganggu secara signifikan keuangan APBD provinsi. Pajak sepeda motor selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah provinsi, namun data beberapa provinsi menunjukan bahwa porsi dari pendapatan pajak sepeda motor itu sekitar 7-8 persen dari total APBD,” tutur Muzzammil.
Editor: Risman Septian
